Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
2019-06-05 02:10:14

Koordinator Jurubicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak saat konferensi pers.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan urgensi pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Koordinator Jurubicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan, TPF penting dibentuk untuk mengungkat kebenaran dan menghentikan segala konspirasi terkait kerusuhan tersebut.

"Kalau dalam suasana gelap seperti ini, maka jalan yang paling ideal adalah dibentuknya TPF, tim pencari fakta yang benar-benar independen, yang bisa mengungkap fakta," ujarnya pada program Fakta Tvone yang tayang Senin (3/6) kemarin.

Dahnil menyebutk, perspektif publik terkait kerusuhan itu hanya dimonopoli oleh aparat kepolisian. Hal ini menambah poin penting dari pembentukan TPF.

"Jadi kita bisa melihat dari sisi perspektif yang obyektif. Kita tidak dapat informasi yang utuh misalnya dari korban, dari masyarakat dan sebagainya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dahnil atas nama seluruh elemen BPN juga mengucapkan duka yang mendalam atas jatuhnya korban dalam aksi damai menolak hasil pemilu curang itu.

Ia juga menyoroti banyaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Capres Prabowo Subianto sebagai dalang di balik kerusuhan tiu.

"Tidak elok sepertinya dalam situasi seperti ini ada tuduhan macam-macam, karena ada tuduhan yang diarahkan ke Pak Prabowo, Bang Sandi dan BPN," pungkasnya.(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Hadiri Peringatan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19
Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
'Gencatan Senjata' Israel-Gaza Dimulai, Warga Cemas akan Pecah Perang
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]