Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
UU ITE
UU ITE Harus Dipahami Generasi Muda
2018-09-20 17:41:11

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta di hadapan 124 peserta Parlemen Remaja 2018 dalam diskusi panel bertema "Relevansi UU ITE Pasca Revisi" di Wisma Griya Sabha DPR RI.(Foto: Kresno/mr)
BOGOR, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, diskusi panel bertema "Relevansi UU ITE Pasca Revisi" dalam rangkaian kegiatan Parlemen Remaja 2018, menjadi momentum yang tepat sebagai ajang sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada generasi muda. Apalagi, generasi muda saat ini yang bergantung kepada perkembangan teknologi.

Hal itu diungkapkan Sukamta di hadapan 124 peserta Parlemen Remaja 2018, dalam diskusi panel bertema "Relevansi UU ITE Pasca Revisi" di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/9).

Ia juga mengapresiasi kegiatan Parlemen Remaja 2018 bertema "Pemuda di Persimpangan Teknologi Informasi" yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini.

"Saya melihat anak-anak muda peserta Parlemen Remaja ini sangat antusias. Tema yang diambil mengenai Undang-Undang ITE ini sudah pas dan menarik. Karena secara aturan ini merupakan UU yang baru dan paling aktual, terkait dengan dunia digital. Jadi ini tema yang pas, dan perlu disosialisasikan dan dipahami juga, khususnya kepada generasi muda," papar Sukamta usai menjadi pembicara dalam diskusi panel.

Politisi PKS itu berpendapat pasal mengenai UU ITE harus dipahami seluruh generasi muda, terutama mengenai e-commerce, karena membahas tentang perlindungan pada proses transaksi. Sehingga berguna bagi generasi muda yang ingin memulai start up. Pasal 27 pada UU ITE yang membahas perilaku tentang larangan bejudi, kekerasan, memfitnah dan pornografi penting juga dipahami, supaya generasi muda tidak mudah terpengaruh

"UU ini memang dibuat untuk mengatur dunia maya kita menjadi teratur. Tapi di satu sisi, kita tidak ingin proses pengaturan dan pengetatan menjadi berlebihan bagi pengguna dunia maya. Jadi dalam pengaturan hukuman atau hal-hal yang dilarang, perlu diproporsikan lagi tingkat hukumannya. Yang dulunya besar, setelah dilakukan evaluasi tenyata perlu dikurangi. Saya harapkan dunia maya ini menjadi dunia yang teratur. Negara bisa mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelanggar, tetapi negara ini tidak perlu berlebihan terhadap yang tidak perlu. Sehingga kita kurangi penyalahgunaan kewenangan yang tidak penting," paparnya.

Politisi dapil DI Yogyakarta itu berharap agar peserta Parlemen Remaja menjadi seorang legislator di masa yang akan datang, sehingga para peserta harus memanfaatkan acara yang ada dengan sebaik-baiknya dan belajar yang benar di dunia nyata maupun dunia maya sehingga setelah mengikuti acara Parlemen Remaja para peserta bisa mengembangkan kemampuannya sebaik mungkin.

"Saya harapkan para peserta Parlemen Remaja tahun ini menjadi seorang Legislator dan pemimpin di masa yang akan datang tentunya ini momen yang baik para pesereta harus memanfaatkannya dan belajar yang baik di dunia maya maupun nyata sehingga setelah acara ini para peserta bisa mengembangkan kemampuannya sebaik mungkin," tutupnya.

Seperti yang diketahui acara Parlemen Remaja tahun 2018 yang diikuti 124 orang ini sudah memasuki hari ketiga dimana setiap peserta diberikan pengetahuan tentang tata cara menjadi seorang legislator serta menggunakan teknologi informasi secara baik dan dampak bahaya yang ditimbulkan jika salah dalam menggunakan sistem informasi.(tn/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait UU ITE
PPWI Dukung Fahri Hamzah Soal Penghentian Penggunaan UU ITE untuk Bungkam Rakyat
UU ITE Harus Dipahami Generasi Muda
Jack Boyd Lapian: Berkas Perkara Tersangka AD Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan
Jack Boyd dan Tim Pengacaranya Tetap Kawal Kasus terhadap Ahmad Dhani
Bareskrim Polri Tangkap Warga Tangsel Lantaran Hina Presiden Jokowi di Facebook
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]