Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Turki
Turki Mengakhiri Status Negara Darurat
2018-07-20 09:08:28

Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangi pilpres bulan lalu.(Foto: twitter)
TURKI, Berita HUKUM - Pemerintah Turki secara resmi mengakhiri status negara dalam keadaan darurat yang diberlakukan dua tahun lalu setelah upaya kudeta yang gagal.

Keputusan itu diumumkan pemerintah Turki, selang beberapa pekan setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangi Pilpres.

Sejatinya ada pilihan untuk memperpanjang status tersebut mengingat sebelumnya Turki telah melakukan hal serupa selama tujuh bulan. Namun, kali ini Turki memilih mengakhirinya.

Melalui status darurat, pemerintah Turki telah menahan puluhan ribu orang dan memecat mereka dari pekerjaan masing-masing.

Berdasarkan catatan resmi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, lebih dari 107.000 orang telah didepak dari pekerjaan di sektor publik dan lebih dari 50.000 orang dipenjara sembari menunggu sidang.

Sebagian besar dituduh mendukung ulama Fethullah Gulen, mantan sekutu Erdogan yang kini mengasingkan diri ke Amerika Serikat.

Turki menuding Gulen dan para pengikutnya menggelar kudeta, namun dia membantahnya.

Dalam peristiwa kudeta itu, parlemen Turki dibombardir oleh pesawat militer dan lebih dari 250 orang meninggal dunia.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Turki
Turki Tetap Datangkan Sistem Rudal S-400 Buatan Rusia Walau Ditentang AS
Lira, Mata Uang Turki Terjun Bebas, Erdogan Sebut 'Ini Ulah Amerika Serikat dan Barat'
Donald Trump Ancam 'Menghancur-leburkan' Ekonomi Turki
Presiden Turki Tuduh Amerika Serikat Bermental 'Penginjil dan Zionis'
Turki Mengakhiri Status Negara Darurat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]