Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Turki
Turki Mengakhiri Status Negara Darurat
2018-07-20 09:08:28

Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangi pilpres bulan lalu.(Foto: twitter)
TURKI, Berita HUKUM - Pemerintah Turki secara resmi mengakhiri status negara dalam keadaan darurat yang diberlakukan dua tahun lalu setelah upaya kudeta yang gagal.

Keputusan itu diumumkan pemerintah Turki, selang beberapa pekan setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangi Pilpres.

Sejatinya ada pilihan untuk memperpanjang status tersebut mengingat sebelumnya Turki telah melakukan hal serupa selama tujuh bulan. Namun, kali ini Turki memilih mengakhirinya.

Melalui status darurat, pemerintah Turki telah menahan puluhan ribu orang dan memecat mereka dari pekerjaan masing-masing.

Berdasarkan catatan resmi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, lebih dari 107.000 orang telah didepak dari pekerjaan di sektor publik dan lebih dari 50.000 orang dipenjara sembari menunggu sidang.

Sebagian besar dituduh mendukung ulama Fethullah Gulen, mantan sekutu Erdogan yang kini mengasingkan diri ke Amerika Serikat.

Turki menuding Gulen dan para pengikutnya menggelar kudeta, namun dia membantahnya.

Dalam peristiwa kudeta itu, parlemen Turki dibombardir oleh pesawat militer dan lebih dari 250 orang meninggal dunia.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Turki
Presiden Turki Tuduh Amerika Serikat Bermental 'Penginjil dan Zionis'
Turki Mengakhiri Status Negara Darurat
Pilpres Turki: Erdogan Dinyatakan Menang, 'Saya Harap Hasil Ini Tidak Dicurangi'
Islam Semakin Laku sebagai Komoditas Politik di Pemilu Turki?
Presiden Turki Erdogan Sebut PM Israel Benjamin Netanyahu 'Teroris'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]