Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Jilbab
Turki Mencabut Larangan Berkerudung di Kalangan Militer
2017-02-25 13:37:20

Perempuan berkerudung semakin banyak terlihat di Turki di bawah pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan.(Foto: Istimewa)
TURKI, Berita HUKUM - Larangan mengenakan kerudung bagi aparat militer perempuan Turki sudah dicabut oleh pemerintah.

Militer Turki -yang sejak lama dilihat sebagai pengawal konstitusi sekular- merupakan lembaga negara yang paling akhir mencabut larangan berkerudung,

Dengan pencabutan larangan ini, maka aparat militer perempuan dibolehkan mengenakan kerudung di bawah topi maupun baret namun warnanya harus sama dengan seragam dan tidak bermotif, seperti dilaporkan koran Hurriyet.

Turki menerapkan larangan mengenakan kerudung di lembaga-lembaga negara pada tahun 1980-an namun Presiden Recep Tayyip Erdogan -yang cenderung beraliran Islamis- berpendapat larangan tersebut sebagai sisa-sisa warisan liberal.

Masalah ini sebenarnya sudah menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Turki selama bertahun-tahun.

Turki, kerudungHak atas fotoAP
Image captionAparat polisi dan militer Turki kini boleh mengenakan kerudung di bawah topi maupun baretnya.

Kelompok yang sekular berpendapat kerudung sebagai lambang konservatisme agama dan menuduh Presiden Erdogan memaksakan agenda Islamis, dengan mengubah banyak sekolah negeri menjadi sekolah agama sebagai bagian dari janjinya untuk menghasilkan 'generasi yang saleh'.

Sementara golongan konservatif berpendapat mereka sudah lama menjadi warga 'kelas dua' dan menggunakan kerudung merupakan ungkapan kebebasan individu.

Selama satu dekade belakangan larangan berkerudung mulai dicabut dari sekolah, universitas, kantor-kantor pemerintah dan, Agustus lalu, dari polisi.

Turki, kerudungHak atas fotoAFP
Image captionPara pendukung Presiden Erdogan berpendapat kerudung sebagai kebebasan individu.

Wartawan BBC di Turki melaporkan tarik ulur antara sekularisme dan konservatif sudah berlangsung sejak Republik Turki namun tampaknya belakangan semakin mendalam.

Dan penentangan militer terhadap pemerintah melemah setelah pendukung Presiden Erdogan semakin memapankan otoritasnya menyusul kudeta militer yang gagal pata 15 Juli tahun lalu.

Turki memiliki konstituasi sekular tanpa penetapan agama resmi negara sejak tahun 1920.(BBC/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Jilbab
Legislator Sayangkan Atlet Judo Berhijab Miftahul Jannah Didiskualifikasi
Kartika Putri Memutuskan Mantab Berhijab dan Menghapus Foto-Foto Lamanya
Turki Mencabut Larangan Berkerudung di Kalangan Militer
Saat Hijab Karya Anniesa Hasibuan Memukau di New York Fashion Week
Kanada Mengizinkan Polisi Perempuan Gunakan Hijab
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Prancis Rusuh Lagi: 125.000 Demonstran Turun, Toko Dijarah, 1.000 Ditahan
Kemampuan Menembak Merupakan Tuntutan Profesionalisme Prajurit
Mantan Ketua Forum Wartawan Polri Jadi Caleg DPR RI Hanura Dapil Jatim
Ditemukan Berceceran 2.158 KTP Dimainkan Anak di Pondok Kopi, Duren Sawit
Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film, KPK Anugerahi Pemenang ACFFEST 2018
Tim Futsal Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya Menjuarai Kapolda Cup 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Ditlantas Polda Metro Jaya Telah Melakukan Tilang Elektronik, Sebanyak 193 Kenderaan Diblokir
Ledakan Terjadi Saat Simulasi Kecelakaan Mobil Pembawa Radioaktif Bocor
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]