Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kekerasan terhadap Wartawan
Tuntutan JPU Dituding Jauh dari Keadilan, Kejari Kaur Kembali di Unjuk Rasa
2019-08-14 11:48:14

Suasana saat unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kaur Bengkulu.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Puluhan massa pada, Selasa (13/8) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri kabupaten Kaur, Bengkulu guna menuntut keadilan, yang dituding menegakkan hukum tajam kebawah tapi tumpul keatas.

Menurut Koordinator unjuk rasa yakni Aprin T Yanto mengatakan bahwa, "Kejaksaan Negeri Kaur dalam melakukan penuntutan terkait kasus Penganiyaan terhadap wartawan media online yang bertugas di Kabupaten Kaur, pelakunya hanya dituntut 2 bulan dengan pasal 351 KUHP," ungkap Aprin, Selasa (13/8).

Aprin juga menyayang salah-satu alasannya karena JPU Kejaksaan Negeri Kaur mengaku menuntut 2 bulan adalah pelaku karena kooperatif saat persidangan. Padahal, menurut Aprin saat persidangan pelaku HP berbohong dengan Majelis Hakim ketika ditanya "apakah Henro Pratama (HP) sudah pernah bertemu dengan korban?, dengan jawaban "belum pernah."

Sehingga, walau akhirnya HP mengaku sudah pernah bertemu korban terkait ketidak senangan dengan korban Aprin yang memberitakan di Media; adanya pertanyaan pembuatan Rumah Dinas baru Bupati Kaur mencapai puluhan milyar tapi sudah mengalami kerusakan. "Artinya dari sisi kooperatif dari mana kebohongan tersebut," tanya Aprin, yang juga Aprin sekaligus sebagai korban penganiyaan oleh tersangka Henro Pratama tersebut.

Aprin juga mempertanyakan saat unjuk rasa yakni "apa yang menjadi dasar hukum Kejaksaan menuntut pelaku sebagai orang dekat Bupati Kaur itu..?, semestinya JPU melakukan pendalaman terhadap semua materi berkas dari Kepolisian," jelas Aprin.

"Jangan hanya masyarakat kecil yang jadi Tersangka, lantas dilakukan penegakkan hukum sangat ketat," cetus Aprin.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Doglas terkait kasus Penganiyaan tersebut mengatakan bahwa, "pihak Kejaksaan sudah melakukan penuntutan secara prosedur, dan tidak ada keberpihakan kemana saja, akan tetapi kalau untuk memuaskan segala pihak kejaksaan bukanlah alat pemuas "kata Doglas saat ditemuwi diruang kasat intel Kejari Kaur.

Terkait penegakkan hukum yang terkesan lamban, Kejari Kaur sudah berupaya semaksimal mungkin tapi dengan keterbatasan personil yang bada menjadikan dalam penanganan laporan yang masuk harus antri terdahulu," pungkas Doglas.

Sebagaimana diketahui, saat bulan suci Ramadhan lalu, salah satu wartawan Media Online di wilayah kerja di kabupaten Kaur bernama Aprin T Yanto, SE (36) pada, Selasa (14/5/2019) lalu, sekira pukul 12:02 WIB dibogem sebanyak 2 kali oleh oknum yang diduga kuat sebagai ajudan Bupati Kaur Gusril Pausi yang bernama Hendro Pratama, kejadian tepatnya di kantor Pemda lantai 3 pada ruang tunggu Bupati Kaur, saat korban tersebut meminta izin untuk bertemu Bupati Kaur.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Kekerasan terhadap Wartawan
PPWI Kecam Keras Upaya Pendzaliman terhadap Wartawan
Suami Ria Panjatangi Terdakwa Kasus Penipuan Ancam Wartawan
Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung
Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]