Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Gaya Hidup    
 
Anak
Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi
2018-07-22 06:17:23

Arist Merdeka Sirait sebagai Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepanjang Januari hingga Juni 2018, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah menerima pelaporan masyarakat, khususnya dari ibu-ibu terhadap 21 anak kasus korban ketergantungan "gajet". Bentuk ketergantungan anak terhadap gajet ditunjukkan jika anak dilarang menggunakannya akan bertindak agressif. Seperti berteiak-teriak, menangis, menjerit, bahkan melempar barang apa saja yang ada didekatnya.

Namun, kemuka Arist Merdeka Sirait sebagai Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak apabila anak diberikan akses menggunakannya, secara spontan, anak akan diam. Usia anak tergantung terhadap gajet dan media sosial yang diperiksa rata-rata berusia dibawa lima tahun atau balita.

"Ironinya 2 dari 21 anak yang dilaporkan, jika dilarang dan dibatasi menggunakan gajet atau hanphone, cenderung mengancam ibunya dengan cara membenturkan- benturkan kepala ke tembok," ungkap Arist Merdeka Sirait di Jakarta, Sabtu (21/7).

Itu artinya gadget /gajet atau media sosial bagi anak balita yang dlaporkan memunculkan bentuk kekerasan baru tersembunyi, bahkan telah menjadikan gajet atau media sosial sebagai "candu dan kesenangan".

Untuk menjawab dan memberikan kesenangan bagi anak, 21 anak yang dianalisis mesti diberi akses berselancar dengan media sosial. Dengan demikian, anak telah tergantung dan telah pula menjadi budak media sosial dan gajet yang tidak tertinggalkan.

"Yang cukup memprihatinkan dan wajib menjadi perhatian, 8 dari 21 anak balita tergantung gajet tersebut telah menjadikan pornografi sebagai kesenangan atau candu, kata Arist.

Dengan mudah Anak mengakses pornografi dari berbagai aplikasi dan program seperti Yutube, animasi serta program aplikasi lainnya. Anak-anak engan mudahnya bisa mengakses tayangan apa saja yang dibutuhkan anak menjawab kesenangannya.

Dalam kondisi seperti ini, dan berbagai dampak buruk penggunaan media sosial yang tidak dilakukan secara cerdas, dirasa tidaklah berlebihan bila Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga independen diberikan tugas dan fungsi memberikan pembekalan dan perlindungan anak di Indonesia menyatakan, kemuka Arist bahwa saat telah terjadi Tsunami media maya yang menimbulkan bentuk kekerasan baru terhadap anak yang tersembunyi.

Oleh sebab itu, untuk memutus mata rantai perbudakan dunia maya terhadap anak serta ketergantungan anak terhadap gajet, bersamaan dengan Peringatan Hari Anak Nasional 2018, Komnas Perlindungan Anak dan mitra kerjanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di seluruh nusantara mengajak keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk menyelamatkan anak dari ketergantungan dan budak gajet dengan mendorong pemerintah membuat regulasi terhadap aplikasi dan program media sosial yang tidak mendidik dan dapat mengurangi kualitas hidup anak.

Dalam hal ini orangtua, keluarga dan masyarakat dituntut menciptakan dan menjadikan rumah yang ramah dari dampak negatif penggunaan dunia maya dan terbebas dari ketergantungan dan budak media sosial.

"Fenomena ketergantungan anak terhadap gajet dan dunia maya menuntut untuk menyelamatkan anak-anak balita dari ketergantungan dan budak gajet dan dunia maya," demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak kepada berbagai media di Jakarta dalam memperingati Hari Anak Nasional 2018.(wa/bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Anak
Selebrasi 20 Tahun Komnas Perlindungan Anak Bersama Anak Indonesia (1998-2018)
Tendang Pelaku, Bocah Perempuan 7 Tahun Selamat dari Penculikan
Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi
Diduga Jual Bayi, Rumah Penampungan Anak Bunda Teresa Diselidiki
Haedar Nashir: Beruswah Khasanah dalam Mendidik Anak
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]