Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
KSPSI
Tolak RUU Ormas, KSPSI Demo DPR RI
Tuesday 25 Jun 2013 14:42:53

Demo Gerakan yang Menolak RU Ormas ini seperti: Imparsial, ICW, KontraS, LBH Jakarta, Elsam, Wahid Institute, WALHI, Falun Gong Indonesia, Greenpeace Indonesia, Arus Pelangi, PBHI, HRWG, dan Setara Institute.(Foto: BeritaHUKUM.com/opn)
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini, Selasa (25/6), DPR RI akan mengesahkan RUU Ormas. Ini merupakan ancaman nyata bagi dinamika kebebasan berserikat dan berkumpul. Setelah RUU Intelijen pada 2011, kini giliran RUU Ormas. Belum lagi RUU Kamnas, yang juga sebentar lagi menyusul. Untuk itu, hal ini jelas-jelas tidak diterima oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang saat ini masih berdemo di depan gedung DPRI.

Sandi, Koordinator Lapangan (Korlap) KSPSI dalam orasinya dengan tegas menolak mentah-mentah, dengan akan disahkannya RUU Ormas hari ini.

"Kami dari SPSI menolak RUU Ormas, apalagi para anggota Dewan yang sedang berada di dalam gedung sana, jangan sahkan RU Ormas," ujarnya.

Sebab mereka menilai, jika RUu Ormas ini disahkan, maka akan timbul 3 kekacauan mendasar:

1. RUU Ormas mengembalikan Politik sebagai Panglima.
2. RUU Ormas memukul rata dan membatasi seluruh jenis organisasi.
3. RUU Ormas membuka peluang kembalinya sejarah represi, terhadap kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia.

"Jika RUU Ormas ini disahkan nantinya, maka kami akan terus melakukan kampanye penolakan Caleg, yang mengesahkan RUU Ormas ini hingga Pemilu 2014 nanti. Dan kami akan sebarkan nama-nama yang mengesahkan RUU Ormas itu ke seluruh rakyat Indonesia, agar tidak memilih mereka," pungkasnya.

Adapun Gerakan yang Menolak RU Ormas ini seperti: Imparsial, ICW, KontraS, LBH Jakarta, Elsam, Wahid Institute, WALHI, Falun Gong Indonesia, Greenpeace Indonesia, Arus Pelangi, PBHI, HRWG, dan Setara Institute.(bhc/opn)


 
Berita Terkait KSPSI
 
• Tolak RUU Ciptaker, KSPSI: Kita Jaga Kondusifitas Melalui Aksi Damai
 
• KSPI Tetap Meminta Kenaikan Upah Buruh karena Telah Masuk MEA
 
• Tasyakuran HUT KSPSI Ke 42 Sekaligus Peresmian Kantor DPP KSPSI
 
• Tolak RUU Ormas, KSPSI Demo DPR RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]