Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kenaikan Harga BBM
Tolak Kenaikan BBM, PDIP Buktikan Komitmen Pro Rakyat
Wednesday 19 Jun 2013 01:04:58

Puan Maharani dan Megawati Sukarnoputri.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui, kekalahannya dalam voting rapat Paripurna DPR RI pada Senin (17/6) malam, akan tetapi Fraksi PDI-Perjuangan mengaku memenangkan hati rakyat, mengutip pembicaraan Aria Bima selaku anggota Komisi VI Fraksi PDI-Perjuangan ke kepada kompas.com menyebutkan, “Kami kalah voting, tapi menang dalam membela aspirasi rakyat. Kali ini substansi kalah prosedur. Namun hati nurani rakyat kan tidak tidur,” ujarnya.

Berikut daftar 10 negara yang memiliki harga BBM lebih murah dari Indonesia dalam hitungan galon, berdasarkan peringkat data yang dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/2), yakni:

1. Russia, US$ 3,47
2. United States, US$ 3,29
3. Meksiko, US$ 3,22
4. Malaysia, US$ 2,36
5. Nigeria, US$ 2,34
6. Iran, US$ 2,15
7. Uni Emirat Arab, US$ 1,77
8. Mesir, US$ 1,14
9. Kuwait, US$ 0,81
10. Saudi Arabia, US$ 0,45

Menurut Puan Maharani PDI-Perjuangan akan tetap memperjuangkan aspirasi rakyat yang disampaikan ke partai politik ini, walaupun telah mengalami kekalahan secara prosedural Fraksi PDIP juga masih memiliki langkah-langkah untuk mempertahankan BBM tidak naik, namun belum dipaparkan langkah-langkah apa saja yang akan PDIP tempuh untuk memperjuangkan aspirasi rakyat itu.

Saat ini Pemerintah dalam proses pengambil keputusan, mengenai waktu yang tepat untuk mengumumkan tanggal resmi BBM dinaikkan, yang jelas PDI-Perjuangan akan mengambil sikap tegas sebelum diresmikan BBM naik.

Menurut Topo, S.Sos pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara tentang sistem BLSM mengatakan, “BLSM itu hanya jelamaan dari BLT, dimana dalam penyaluran BLT tersebut pernah memunculkan polemik yaitu adanya korban-korban dari masyarakat miskin, karena berebutan dalam antrian, nah... ini kan bedanya perubahan nama saja, meski cara penyalurannya juga berbeda, saya pesimis pemerintah dapat mengatasi celah penyelewangan BLSM ini di masa mendatang, pertanyaannya mengapa?, karena hal tersebut hanya akan menambah PR bagi KPK untuk mengusutnya," ujar Topo.

"Seyogyanya Pemerintah memiliki solusi kreatif dalam menaikkan harga BBM, pertumbuhan ekonomi juga masalah penting untuk disikapi, tetapi saya yakin tetap ada solusi terbaik dalam pemecahan suatu masalah tanpa menimbulkan masalah baru".
.(bhc/ink)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]