Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
KSPI
Tolak Iuran Biaya Tambahan BPJS Kesehatan, 10 Ribu Buruh Bakal Demo Istana
2019-01-31 11:55:37

Tampak suasana saat jumpa pers FSPMI dan KSPI di bilangan Jl. Proklamasi, Jakarta pada, Kamis (31/1).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Said Iqbal sebagai Presiden FSPMI dan KSPI menyampaikan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 isu terkait perburuhan belum menjadi fokus yang diperhatikan selama ini. Menurut Iqbal, kini buruh Indonesia menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan, maka FSPMI - KSPI siap melakukan aksi besar-besara di depan Istana Negara Jakarta, di 20 provinsi di Indonesia pada Rabu tanggal 6 Februari 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal di saat jumpa pers di bilangan di jalan Proklamasi, Jakarta pada, Kamis (31/1).

Isu lain yang akan diangkat pada aksi hari Rabu tangga 6 Februari 2019 mendatang adalah terkait :

- Lapangan Kerja
- Ancaman PHK
- Revolusi Industri 4.0
- BPJS Kesehatan Gratis, bukan berbayar
- Tolak Upah Murah
- Cabut PP 78/2015
- Turunkan Harga
- Tolak TKA China Unskill, dan
- Hapus Outsourcing dan Kedok Pemagangan.

Menurut Iqbal, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS. Dimana prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis penyakit.

"Permenkes 51/2018 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional," ujar Said Iqbal, Kamis (31/1).

Sementara, jika Pemerintah Indonesia ingin mengatasi devisit, yang seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan. "Devisit kan sama saja merupakan kegagalan direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat," tegasnya.

Iqbal juga menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi devisit adalah:

Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir 120 trilyun.

Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal. Apalagi saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan.

Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari Pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu.

Bersamaan dengan HUT FSPMI pada 6 Februari akan ada aksi 10 Ribu Buruh di Istana Negara.

Adapun aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam, dan sebagainya. "Sementara, khusus di Jakarta, sambung Iqbal, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara," ungkap Iqbal.

"Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar," pungkasnya.(bh/mnd)



 
Berita Terkait KSPI
 
KSPI Bakal Demo di BEJ Gegara Union Busting di Indosat dan Antara
 
Walau Sudah Bertemu Jokowi, KSPI Tetap Aksi Demo di 10 Provinsi
 
Said Iqbal: Prabowo Bakal Pidato di Istora Saat May Day
 
Tolak Iuran Biaya Tambahan BPJS Kesehatan, 10 Ribu Buruh Bakal Demo Istana
 
Perspektif Pilpres dan Pileg 2019, KSPI: Pemerintah Sudah Gagal Menyiapkan 10 Juta Lapangan Kerja
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]