Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Krisis Papua
Tokoh Muda Papua: Pembangunan Integrasi di Papua Telah Gagal
Saturday 16 Jun 2012 13:53:13

Ilustrasi, Aksi warga Papua (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Papua, wilayah paling timur Indonesia, hingga kini masih mencekam. Apalagi kerusuhan semakin memanas belakangan ini. Terlebih lagi adanya korban. Salah satunya Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat, yang tertembak di bagian pinggang saat adanya penggerebekan di Perumnas III, Waena. Seperti diketahui, Mako Tabuni, tewas karena kehabisan darah saat tiba di Rumah Sakit Bhayangkara.

Keluarga dan aktivitas KNPB mengecam tindakan aparat dan akan menuntut Polisi karena telah menembak mati Mako Tabuni. Selain Mako, adik kandung Mako, Yulius Tabuni, juga terkena timah panas di bagian kaki. Saat ini Yulius Tabuni masih di Rumah Sakit Bhayangkara.

Sabtu ini, Mako Tabuni direncanakan akan dimakamkan di Kampung Sereh, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura. Suasana Kota Sentani pun mencekam, hingga toko-toko memilih tutup. Tidak seperti biasanya, lalu lalang manusia pun lebih sedikit ketimbang biasanya.

Sementara itu, beberapa individu Papua yang berada di luar Papua terus mengupayakan Papua tetap terjaga dan aman dengan berbagai upaya. Seperti apa yang dilakukan tokoh muda Papua, Natalis Pigay, di dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Natalis, Pemerintah tidak ambil tegas karena telah melakukan pembiaran atas adanya kekerasan di Tanah Mutiara tersebut. Apalagi TNI kurang bersikap tegas.
"Apa yang diinginkan Papua adalah dialog yang konstruktif, berbicara mengenai rakyat Papua. Ada yang riak-riak meskipun besar atau kecil bisa berakibat, tapi ada riak-riak di lapangan yang menginkan mereka pisah dengan NKRI. Karena rakyat Papua menganggap pembangunan integrasi di Papua telah gagal," papar Natalis, dalam diskusi tersebut, Sabtu (16/6).

Adanya riak-riak berpisah dari NKRI, menurut Natalis, yang menampilkan simbol-simbol dan tari-tarian merupakan suatu wujud kekecewaan terhadap NKRI, karena mereka hanya inginkan kesejahteraan sosial layaknya wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Sesungguhnya, hal itu merupakan keinginan warga Papua untuk berpartisipasi konkret dalam NKRI ini. (bhc/frd)

Share : |

 
Berita Terkait Krisis Papua
Komisi I Berencana Membentuk Panja Papua
Tokoh Muda Papua: Pembangunan Integrasi di Papua Telah Gagal
Keseriusan DPR Tangani Konflik Papua Dipertanyakan Pengamat
Terkait Peristiwa Penembakan di Papua, DPR Akan Panggil Kapolda Papua
Pemimpin Kudeta Papua Nugini Langsung Diadili
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNNK Balikpapan Amankan Suami Istri Kurir Sabu dengan Barbuk Sabu 2 Kg
Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim
Vonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Milyar untuk Trisona Putra Pemilik 499,4 Gram Sabu
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
Beroposisi, Itu Baru High Politics?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]