Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kesehatan
Tim Kuasa Hukum Dokter Hadi Susanto Melaporkan Ketua Komisi Medik RS Grha Kedoya
2018-08-05 16:08:06

Tim pengacara Dokter Hadi Susanto Law Office Niru Anita Sinaga, Pandapotan Sinambela, Saminoto, Richard Sitohang dan Tahjul Fikar Mulia mendatangi SPKT Polda Metro Jaya.(Foto: BH /as)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim pengacara Dokter Hadi Susanto Law Office Niru Anita Sinaga, Pandapotan Sinambela, Saminoto, Richard Sitohang dan Tahjul Fikar Mulia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, terkait isi surat dokter VE sebagai ketua komisi medik RS Grha Kedoya. Laporan tim kuasa hukum Dokter Hadi Susanto tercatat No LP 4113/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 4 Agustus 2018.

Menurut Anita, Dokter Hadi Susanto sebelum melakukan operasi terhadap pasien S melakukan pemeriksaan USG yang disimpulkan terdapat tumor kistik besar, sehingga diperlukan penanganan medis berupa operasi di Rumah Sakit Grha Kedoya, pada 2015.

"Tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien S, diklaim telah mendapat persetujuan pihak terkait atau informed consent (IC)," ujar Niru Anita di Polda Metro Jaya, Sabtu (4/8) malam.

Hadi menambahkan, setelah menjelaskan resiko dan mendapat persetujuan IC dari pihak keluarga maka melakukan operasi.

"Setelah pihak keluarga menandatangani informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran, maka dilakukan operasi," kata Anita.

Kemudian, setelah hasil resmi pemeriksaan patologi anatomi (PA) keluar, Hadi menganjurkan pasien melakukan kemoterapi yang akan dirujuk kepada seorang dokter ahli onkologi di Jakarta. Pasien menyampaikan dirinya akan melanjutkan pengobatan ke Singapura. Lalu pasien meminta dokter Hadi membuatkan rujukan ke salah satu rumah sakit di Singapura.

"Berdasarkan informasi yang disampaikan kakak pasien S selama di Singapura, bahwa dokter di Singapura telah melakukan konfirmasi pemeriksaan PA, disimpulkan S menderita kanker stadium III C, dan pasien telah menjalani kemoterapi di Singapura," bebernya.

Permasalahan muncul, atas isi surat pihak RS Grha Kedoya yang di tanda tangani oleh Komite Medik RS Grha Kedoya Dokter VE.

Berdasarkan surat nomor 002/KM/RSGK/VI/2016 Rapat Komite Medik tertanggal 02 Juni 2016 RS Grha Kedoya, perihal pasien S. Dokter Hadi Susanto atas nama Selly (No. Rekam Medis: 9000-12-04-62), kami mencoba memberikan kesimpulan berupa:

1. Diagnosis pasien adalah cystadenoma ovarium sinistra;
2. Pada pasien dilakukan tindakan kedokteran Cystectomy dengan tata cara laparatomy;
3. Tindakan kedokteran sebagaimana disebutkan dalam butir (2) di atas, telah mendapat persetujuan pasien yang bersangkutan;
4. Tindakan kedokteran di luar yang disebutkan dalam butir (2) di atas, yang dilakukan oleh S. Dokter Hadi Susanto adalah inisiatif yang bersangkutan sendiri berdasarkan keahlian/kompetensi, maupun pertimbangan prognosisnya;
5. Secara medis, apakah tindakanan kedokteran sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh S. Dokter Hadi Susanto dapat dibenarkan atau tidak, dibutuhkan keterangan saksi ahli yang mempunyai kewenangan di bidangnya, dan/atau keputusan MKDKI.

Atas tindakan yang dilakukan Dokter Hadi Susanto terhadap pasien S, dokter VE membuat surat yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap pasien S harus dibutuhkan keterangan ahli dan yang mempunyai kewenangan di bidangnya.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Kesehatan
Komisi IX Tekankan Tugas Kepala Daerah Layani Kesehatan Warganya
RS Mitra Keluarga Gandeng Allianz, PPLIPI serta Kemenkumham Gelar Sosialisasi Peringatan Kanker di Lapas
Kapuskes TNI: Tanamkan Semangat Militansi Pada Pelaksanaan Baksos Kesehatan TNI
Tim Kuasa Hukum Dokter Hadi Susanto Melaporkan Ketua Komisi Medik RS Grha Kedoya
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]