Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Bangladesh
Tiga Tewas dalam Unjuk Rasa Bangladesh
Wednesday 27 Nov 2013 07:39:45

Aksi unjuk rasa secara nasional diserukan oleh kubu opisisi Bangladesh. Kekerasan politik sering terjadi di Bangladesh sejak kemerdekaan tahun 1971.(Foto: @Anti_Hasina)
BANGLADESH, Berita HUKUM - Tiga orang tewas akibat kekerasan dalam aksi unjuk yang menuntut perdana menteri Bangladesh mundur. Para pengunjuk rasa meledakkan bom rakitan, mencabut rel kereta api, dan menutup sejumlah jalan di negara itu.

Unjuk rasa para pendukung kelompok oposisi itu mendesak agar Perdana Menteri, Sheikh Hasina, mundur sebelum pemilihan umum yang rencananya akan digelar Januari 2014.

Kubu oposisi Partai Nasional Bangladesh meminta agar kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sementara yang netral.

Pimpinan oposisi, mantan perdana menteri Khaleda Zia, juga sudah menyatakan akan memboikot pemilu jika Hasina tidak mundur.

Sheikh Hasina menolak tuntutan itu dan membantah tuduhan oposisi bahwa dia mungkin akan melakukan kecurangan dalam pemilihan umum jika tetap berkuasa saat pemilu berlangsung.

Dia sudah membentuk badan lintas partai untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum.
Unjuk rasa di seputar pemilihan umum ini sudah berlangsung selama beberapa pekan dan dilaporkan sedikitnya 30 orang tewas.

Bangladesh memiliki sejarah panjang dalam kekerasan politik, termasuk pembunuhan atas dua presiden, dan 19 kudeta yang gagal sejak merdeka tahun 1971.(BBHC/bhc/sya)/

Share : |

 
Berita Terkait Bangladesh
Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah
Pemilu Berdarah Bangladesh: PM Sheikh Hasina Menang Lagi, Oposisi Minta Pemilu Ulang
Kekerasan di Hari Pemilu Bangladesh
Tiga Tewas dalam Unjuk Rasa Bangladesh
Politikus Bangladesh Divonis 90 Tahun
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]