Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPJS
Tiga Pelayanan Dicabut, Ketua DPR Minta Penjelasan Direksi BPJS Kesehatan
2018-07-31 07:17:20

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji melalui upacara bawah air didalam kapal selam KRI Ardadedali-404 dengan melintasi Teluk Jakarta.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta penjelasan secara yang terperinci kepada Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait perintah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencabut tiga peraturan pelayanan kesehatan. Adapun tiga layanan yang dimaksud adalah penjaminan pelayanan katarak, pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat serta pelayanan dan rehabilitasi medik.

"Kita tidak bisa berspekulasi, harus ada penjelasan secara gamblang dari pihak terkait dan yang paling bertanggung jawab dalam mengeluarkan peraturan yang tidak berpihak ke masyarakat ini," jelas Bamsoet, sapaan akrabnya saat ditemui Perlementaria setelah menerima penyematan Brevet Hiu Kencana di Pangkalan Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta, Senin (30/7).

Politisi Partai Golkar ini juga telah mendorong Komisi IX DPR RI agar meminta Kemenkes untuk segera mendesak BPJS Kesehatan melakukan reformasi birokrasi di lingkungan BPJS Kesehatan. Reformasi harus dilakukan menyeluruh baik di pusat maupun di daerah, dan berkoordinasi dengan seluruh Rumah Sakit yang menjadi mitra dari BPJS Kesehatan.

Melalui Komisi IX DPR RI, politisi dapil Jawa Tengah ni meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk lebih hati-hati dan memperhatikan tata cara pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

"Peraturan tidak bisa dikeluarkan begitu saja, ada undang-undang yang mengatur mekanisme pembuatannya. Tentu saja agar peraturan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," tukasnya.

Sebelumnya, diketahui Pihak BPJS Kesehatan mengaku aturan itu merupakan upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pembatasan tiga layanan kesehatan diatur dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018.

Terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.(es/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait BPJS
Fahri Hamzah: Kapan Keuangan BPJS Kesehatan Membaik?
Soal 3 Peraturan Terbaru BPJS Kesehatan, Begini Tanggapan Ning Lucy
Bayang-bayang Kebangkrutan BPJS Kesehatan Harus Direspon Serius
Tiga Pelayanan Dicabut, Ketua DPR Minta Penjelasan Direksi BPJS Kesehatan
Utang BPJS Kesehatan Perburuk Layanan Kesehatan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah
Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]