Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Vietnam
Tiga Blogger Ditahan Pemerintah Vietnam
Tuesday 25 Sep 2012 16:20:39

Nguyen Van Hai (Foto: Ist)
HANOI, Berita HUKUM - Pemerintah resmi menahan tiga blogger dengan hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Pehananan itu akibat blogger membuat tulisan yang mengkritik pemerintah. Bahkan, ketiganya memfasilitasi para blogger lainnya sebagai wadah kebebasan ekspresi dalam bentuk tulisan. Mereka pun mendirikan Free Journalist Club.

Nguyen Van Hai, salah seorang blogger tersebut, dijatuhi hukuman selama 10 tahun, Ta Phong Tan selama 10 tahun, dan Phan Thanh Hai selama 4 tahun.

Atas sikap ini, pemantau hak asasi manusia (HRW) setempat menegaskan bahwa hal itu menunjukkan pemerintah Vietnam bersikap intoleransi terhadap kebebasan berpendapat. "Ini benar - benar keterlaluan dan menunjukkan intoleransi Pemerintah Vietnam terhadap perbedaan pendapat. Tindakan ini menunjukkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintaj Vietnam", ujar Wakil Direktur HRW Asia Phil Robertson, seperti dikutip Reuters, Senin (24/9).

Selama ini, blogger Vietnam cukup aktif, bahkan cukup tinggi pengakses aktifnya. Blogger di Vietnam pun kini kabarnya lebih berani dalam melontarkan kritikan terhadap pemerintah terkait isu - isu sensitive, seperti isu korupsi.(bhc/frd)


 
Berita Terkait Vietnam
 
• Ratusan Tahanan Pusat Rehabilitasi Narkotika Vietnam Kabur
 
• Konglomerat Sepakbola Vietnam Dihukum
 
• Vietnam Bebaskan Dua Pembangkang
 
• Mantan Bankir Vietnam Dipenjara Seumur Hidup
 
• Banjir Tewaskan Puluhan Orang di Vietnam
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]