Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
OTT KPK Terkait Suap Pajak
Tidak Terbukti, KPK Lepaskan 3 Pria Terkait Pegawai Pajak
Wednesday 10 Apr 2013 20:01:17

Pegawai Pajak yang ketangkap Tangan KPK saat sampai digedung KPK, Selasa (9/4/).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah lebih 1 x 24 jam, penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melepaskan Asep Hendro, dan orang suruhannya RT, serta S konsultan pajak yang telah diamankan KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hal ini dijelaskan juru bicara KPK Johan Budi SP. "Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, dan dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti dimiliki KPK, terkait (OTT) oleh tim penyidik (KPK) masalah pajak Modus tersangka (PR) pegawai pajak, adalah penyalahgunaan wewenang terhadap wajib pajak (AH), tersangka modus berkaitan dengan melakukan pemerasan terhadap wajib pajak (AH)," ujar Johan.

Sementara KPK masih terus mengembangkan kasus ini, dan KPK menyimpulkan terkait kasus ini, diduga kaitan korupsi dilakukan (PR) ada upaya ini dilakukan KPK dengan direktorat jendral pajak, yaitu di Kisda,

(AH) mengaku telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang telah ditentukan, namun seolah-olah pembayaran pajak dilakukan (AH) bermasalah.

"Dan KPK hanya mampu mengamankan Barang bukti uang pemberian kepada (PR) sebanyak Rp 25 juta saja," kata Johan Budi.

Johan Budi sendiri ketika ditanya perihal status dari AH, RP, dan W, mengatakan tidak mengetahui status mereka bertiga apa?. "Bukan saksi dan bukan korban, kalau status di rumah AH saya tidak tahu," ujar Johan Budi kembali.

Tersangka (PR) merupakan pegawai Pajak PNS Dir Pajak Jakarta Pusat, (RT) swasta, dan (AH) Pengusaha, sementara (W) Meneger dari PT Milik (AH).

"Dan siang Rabu (10/4) KPK juga mengamankan seorang pria berinisial S, seorang konsultan," ujar Johan Budi.

Pasal yang disangkakan kepada (PR) telah terjadi pida korupsi yang diduga dilakukan tersangka PR pasal 12, E atau pasal Huruf A, atau hurub B, UU No. 31 tahun 2009.(bhc/put)


 
Berita Terkait OTT KPK Terkait Suap Pajak
 
Penyidik KPK Novel Baswedan Bersaksi di Pengadilan Tipikor
 
KPK Kembali Periksa 2 Kepala Kejaksaan
 
KPK Akan Periksa Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany
 
Kasus The Master Steel, Kejati DKI Didiek Darmanto Hanya Diminta Keterangan
 
Usai Diperiksa KPK, Effendy Komala Bungkam
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]