Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Hoax
Terkait Berita Jan Ethes, HNW: Saya Melawan Hoax Secara Konstitusional
2019-03-02 04:25:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima permohonan maaf dari ‘tribunnews.com’. Ungkapan yang demikian disampaikan saat dirinya mengadakan konferensi press, 28 Februari 2019, di Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, pada 28 Januari 2019, media itu menulis berita dengan judul “Jan Ethes Disindir Soal Kampanye Jokowi & Dilaporkan Ke Bawaslu, Gus Nadir Tanya Sosok Cucu Prabowo”. Pemberitaan yang ada diakui oleh HNW melukai perasaan sebab itu dianggap sebagai hoax atau sesuatu yang tidak berdasarkan pada fakta dan data.

Terkait judul yang ditulis, HNW mengatakan dirinya terciderai. “Pemlintiran judul yang menyebut seolah saya akan melaporkan Jan Ethes ke Bawaslu”, ujarnya. Ditegaskan, ia tidak pernah melakukan apa yang seperti dituduhkan itu. “Akibat judul itu terjadi pem-bully-an kepada saya bahkan melibatkan para petinggí”, ungkapnya, Kamis (28/2).

Dikatakan, judul yang dibuat menunjukan ketidakprofesional media yang menulis. Akibat dari berita itu, disebut oleh HNW dampak yang terjadi sangat meluas.

Sebagai orang yang taat hukum, HNW pada 2 Februari 2019, ia meminta klarifikasi dan permohonan maaf pada media itu dalam waktu 2 x 24 jam. Namun permintaan klarifikasi dan permohonan maaf yang ditunggu tidak ada atau tidak ditanggapi. Untuk itu pada 6 Februari 2019 mengadukan masalah yang ada kepada Dewan Press. Dirinya mengatakan, sebagai negara hukum membuat dirinya menuntut dengan cara-cara yang diatur hukum. Dirinya melaporkan ke Dewan Press sebab sebelumnya media itu tidak merespon keberatannya.

Setelah melalui pembahasan di Dewan Press, pada tanggal 25 Februari 2019, Dewan Press menyatakan bahwa media yang bersangkutan telah bersalah melanggar kode etik sehingga diwajibkan meminta maaf pada HNW.

Permohonan maaf dari media itu, diterima oleh HNW namun dirinya menegaskan agar kejadian seperti itu tak terulang. “Mereka mengakui kesalahannya dan meminta maaf”, ujarnya. “Dari permintaan maaf itu membuat masalah yang ada clear”, tambahnya.

Ia mengatakan sejak dulu menghormati keberadaan press. Dirinya terbuka dan mudah berkomunikasi dengan media. Untuk itu ia berharap agar jalinan itu harus tetap dalam bingkai demokrasi, saling menghormati. “Press adalah pilar demokrasi”, ungkapnya.

Di tahun politik diakui banyak berita hoax. Untuk itu dalam melawan hoax, HNW menyebut melakukan perlawanan secara konstitusional. “Membuat berita harus berdasarkan pada kebenaran supaya tak salah judul”, ucapnya.(mpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Hoax
 
• Dialog Publik Divhumas Polri Siap Cegah Hoax, Ujaran Kebencian dan SARA pada Pemilu 2024
 
• Permintaan Maaf 'Penjual Dawet' Sebar Hoax di Tragedi Kanjuruhan, Ternyata Kader PSI
 
• Tangani 111 Isu Hoaks Vaksin Covid-19, Kominfo Libatkan Multistakeholders
 
• Siber Polri Tangkap Penyebar Hoax Isi Pasal UU Cipta Kerja
 
• Kemah Literasi Sinjai, Kejari Bahas Informasi Hoaks dan Solusinya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]