Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Kasus Suap
Terdakwa Penyuapan Divonis 8 Bulan 10 Hari
Friday 22 Mar 2013 17:28:27

Pengadilan Tipikor Bandung.(Foto: Ist)
BANDUNG, Berita HUKUM - Terdakwa penyuapan terhadap Anggrah Suryo (mantan Kepala Kantor Pajak Pratama) Bogor, Endang Dyah (dari PT Gunung Emas Abadi), mendapat vonis 8 bulan 10 hari penjara dan denda Rp 50 juta dari Majelis Hakim. Vonis tersebut lebih ringan 16 bulan dari tuntutan jaksa yaitu 2 tahun penjara.

Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim, Kamis (21/3) di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam amar putusan itu, hakim juga memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primer, subsider, dan lebih subsider lagi.

Di putusan itu juga terungkap bahwa Endang-lah yang berinisiatif memberi uang Rp 300 juta kepada Anggrah Suryo. "Itu sebagai uang terima kasih," katanya.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan pelaku tunggal dalam kasus penyuapan kepada penyelenggara negara itu. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi suap, sesuai pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Hal yang meringankan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, selalu berterus-terang. "Terdakwa juga merasa terbebani jika tidak memberi uang kepada Anggrah Suryo. Diapun belum pernah dihukum," ucapnya.

Endang terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyuap Anggrah Suryo yang saat itu menjabat Kepala Kantor Pajak Pratama. Uang itu sebagai bentuk terima kasih karena Anggrah telah mengurangi tagihan pajak PT Gunung Emas Abadi dari Rp 22 miliar menjadi Rp 1,5 miliar.(gnr/kjs/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kasus Suap
 
• Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap
 
• Sidang Lanjutan Kasus Suap Rp 5,7 Milyar Terdakwa AGM Bupati Penajam Paser Utara
 
• Pengacara Tegaskan Hendriko Sembiring Tidak Memberi Suap Ke Bupati Pakpak Bharat
 
• Pemerintah Daerah Kaur Terkesan Ragu Sikapi ASN Tersandung Kasus Suap
 
• Kasus Suap Perizinan, Bupati Kukar Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]