Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus BANSOS
Terdakwa Kasus Bansos Dituntut 3-4 Tahun
Tuesday 06 Nov 2012 08:46:02

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.(Foto: Ist)
BANDUNG, Berita HUKUM - Terdakwa korupsi dana Bansos Pemkot Bandung, Rochman dituntut 4 tahun penjara. Tuntutannya ini paling tinggi dibandingkan dengan enam terdakwa lainnya, yang dituntut selama 3 tahun penjara.

Sidang tuntutan sendiri dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Senin (5/10).

JPU menuntut para terdakwa secara estafet. Rochman pun mendapat giliran pertama dalam pembacaan tuntutan. "Menyatakan terdakwa Rochman bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan pasal 3 junto 18. Menjatuhkan pidana selama 4 tahun dengan dikurangi pidana tahanan," kata JPU.

Selain itu, JPU juga mewajibkan terdakwa untuk membayar denda senilai Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan penjara. Selain itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 1,416 miliar. "Jika uang pengganti tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang. Namun dalam jangka waktu sebulan tidak dibayar akan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara," jelas JPU.

Sementara, terdakwa Firman Himawan, Lutfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana dituntut Jaksa selama 3 tahun penjara. Untuk denda, uang pengganti disamakan dengan terdakwa Rochman.

Dalam tuntutannya, JPU bersikukuh dalam kerugian negara seniai Rp 66 miliar. Sementara penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar tidak dipergunakan sebagai dasar tuntutannya.

Mendengar tuntutan tersebut para terdakwa terlihat pasrah. Selama persidangan tujuh terdakwa tampak tertunduk. Majelis Hakim mempersilahkan terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi pada pekan depan.(sm/kjs/bhc/opn)



 
Berita Terkait Kasus BANSOS
 
• Terpidana Prof Dr Sutedja: Anggota DPRD dan Paturahman As'ad Minta 30 Persen
 
• Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan
 
• Korupsi Dana Bansos Rp18 Milyar, Prof Dr Thomas Susadya Divonis 6,6 Tahun Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Divonis 18 Bulan Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Dituntut 2 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]