Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Amien Rais
Terbukti Memfitnah Amien Rais, Ketua KPK Bakal Dipolisikan
2017-06-17 20:17:59

Ilustrasi. Politisi senior Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais saat jumpa pers.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyebutan nama Politisi senior Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais (73) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan korupsi Alat Kesehatan tidak boleh dianggap enteng.

Akibat penyebutan nama sesepuh Muhammadiyah itu dalam surat tuntutan terhadap terdakwa, Amien terlanjur dicap publik menerima dana korupsi.

"Amien Rais adalah tokoh Islam yang dihormati, dicintai rakyat. Tuduhan JPU KPK sangat melukai hati umat Islam. Tindakan semena-mena tersebut harus direspons lewat gerakan protes moral maupun jalur hukum," kata Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, dalam keterangan persnya.

Jika KPK tidak segera minta maaf, ia berjanji melaporkan Ketua KPK ke kepolisian. Hal itu perlu guna mengusut dugaan motif politik yang bertujuan menghasut publik untuk menyudutkan Amien Rais yang juga dikenal sebagai tokoh utama sebagai bapak reformasi di Indonesia.

"KPK harus meminta maaf secara terbuka kepada Amien Rais yang telah dijadikan korban fitnah secara keji..".

"Penistaan kepada Amien Rais tidak bisa dianggap sebagai persoalan pribadi. Tapi selaku tokoh Islam, tindakan penghakiman oleh KPK secara langsung telah mengusik nurani umat," tambahnya.

Kemarin, Majelis Hakim perkara korupsi mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan, uang Rp 600 juta dari Yayasan Soetrisno Bachir ke Amien Rais tidak terkait pengadaan Alkes buffer stock anggaran Kementerian Kesehatan 2005.

"Menimbang bahwa mengenai uang yang ditransfer kepada Soetrisno Bachir dan Amien Rais tersebut tidak dapat dipastikan uang tersebut berasal dari proyek alkes atau bukan, maka majelis hakim tidak mempertimbangan lebih lanjut karena tidak relevan dengan perkara terdakwa Siti Fadilah Supari," kata hakim Diah Siti Basariah dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Faizal, penegasan majelis hakim membuktikan KPK telah melakukan fitnah, bertindak konyol, tidak profesional dan sarat dengan intervensi kepentingan politik. Dari kejadian ini bisa dibilang KPK berpotensi menjadi alat pemeras dan intimidasi secara liar.

"Kasus penistaan dan fitnah KPK kepada Amien Rais perlu dibawa ke jalur hukum. Harus dibongkar para dalang dan tangan-tangan jahat yang berada di balik KPK," tutup Faizal.(fb/ald/rmol/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Amien Rais
Amien Rais Bersyukur Tabligh Akbar Alumni 212 di Solo Dihadiri Puluhan Ribu Massa
Buku Amien Rais, Hijrah: Selamat Tinggal Revolusi Mental, Selamat Datang Revolusi Moral
Fahri Hamzah: Kelompok Penyerang Amien Rais Bargaining dengan Penguasa
Amien Rais: Ikan Busuk dari Kepala, Negara Rusak dari Presiden
Amien Rais Sindir TGB, Ada Tokoh Keluar Jalan Allah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Pangeran Philip: Suami Ratu Elizabeth II Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, Mobilnya Terguling
PT Bumigas Energi Pertanyakan Putusan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 2 Anggota BANI
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
DPD SPN DKI Jakarta Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2019
KPU: Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]