Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Amien Rais
Terbukti Memfitnah Amien Rais, Ketua KPK Bakal Dipolisikan
2017-06-17 20:17:59

Ilustrasi. Politisi senior Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais saat jumpa pers.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyebutan nama Politisi senior Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais (73) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan korupsi Alat Kesehatan tidak boleh dianggap enteng.

Akibat penyebutan nama sesepuh Muhammadiyah itu dalam surat tuntutan terhadap terdakwa, Amien terlanjur dicap publik menerima dana korupsi.

"Amien Rais adalah tokoh Islam yang dihormati, dicintai rakyat. Tuduhan JPU KPK sangat melukai hati umat Islam. Tindakan semena-mena tersebut harus direspons lewat gerakan protes moral maupun jalur hukum," kata Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, dalam keterangan persnya.

Jika KPK tidak segera minta maaf, ia berjanji melaporkan Ketua KPK ke kepolisian. Hal itu perlu guna mengusut dugaan motif politik yang bertujuan menghasut publik untuk menyudutkan Amien Rais yang juga dikenal sebagai tokoh utama sebagai bapak reformasi di Indonesia.

"KPK harus meminta maaf secara terbuka kepada Amien Rais yang telah dijadikan korban fitnah secara keji..".

"Penistaan kepada Amien Rais tidak bisa dianggap sebagai persoalan pribadi. Tapi selaku tokoh Islam, tindakan penghakiman oleh KPK secara langsung telah mengusik nurani umat," tambahnya.

Kemarin, Majelis Hakim perkara korupsi mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan, uang Rp 600 juta dari Yayasan Soetrisno Bachir ke Amien Rais tidak terkait pengadaan Alkes buffer stock anggaran Kementerian Kesehatan 2005.

"Menimbang bahwa mengenai uang yang ditransfer kepada Soetrisno Bachir dan Amien Rais tersebut tidak dapat dipastikan uang tersebut berasal dari proyek alkes atau bukan, maka majelis hakim tidak mempertimbangan lebih lanjut karena tidak relevan dengan perkara terdakwa Siti Fadilah Supari," kata hakim Diah Siti Basariah dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Faizal, penegasan majelis hakim membuktikan KPK telah melakukan fitnah, bertindak konyol, tidak profesional dan sarat dengan intervensi kepentingan politik. Dari kejadian ini bisa dibilang KPK berpotensi menjadi alat pemeras dan intimidasi secara liar.

"Kasus penistaan dan fitnah KPK kepada Amien Rais perlu dibawa ke jalur hukum. Harus dibongkar para dalang dan tangan-tangan jahat yang berada di balik KPK," tutup Faizal.(fb/ald/rmol/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Amien Rais
Amien Rais: Ikan Busuk dari Kepala, Negara Rusak dari Presiden
Amien Rais Sindir TGB, Ada Tokoh Keluar Jalan Allah
Misteri Hilangnya Foto Amien, Prabowo dan Habib Rizieq di Instagram
Fahri Hamzah: Amien Rais Tokoh Reformis yang Relevan
Wasekjen DPP PAN: Jangan Ragu Atas Merah Putih Pak Amin Rais
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]