Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pekerja Asing
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
2019-09-11 10:58:21

Ilustrasi. Presiden DPP ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, SE saat memberikan keterangan kepada wartawan.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyampaikan sangat prihatin dengan Kebijakan Ketenagakerjaan dari Pemerintah Republik Indonesia saat ini yang semakin pro pemodal dan pro asing, serta meminggirkan potensi dan hak rakyatnya sendiri.

Sebagaimana pernyataan pers Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, SE bahwa salah satu kebijakan terbaru yang sangat mengusik rasa keadilan adalah terkait dengan semakin dimudahkannya Tenaga Kerja Asing (TKA) ketika bekerja di Indonesia.

Dimana pada tanggal 27 Agustus 2019, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri telah menandatangani Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.

Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa, "seharusnya Menteri Ketenagakerjaan lebih fokus untuk mengatasi gelombang PHK massal yang saat ini semakin tidak terkendali. Bukan malah mengeluarkan keputusan yang akan berpotensi merugikan kehidupan rakyat Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan," tukasnya.

Kepmenaker 228/2019 yang semakin memperluas jabatan yang dapat diduduki TKA ini, seperti ingin menegaskan sikap Presiden Jokowi yang pernah menyatakan (kutip) bakal "mengejar" dan "menghajar" pihak yang menghambat investasi di Indonesia.

"Sayangnya kali ini yang menjadi korban "hajaran" Presiden adalah rakyatnya sendir," tegas Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia, Rabu (11/9).

Dengan adanya Permenaker 228/2019 semakin menguatkan bahwa Presiden Jokowi ternyata belum bisa memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sendiri. Di saat jumlah pengangguran yang masih tinggi, yaitu sebanyak 6,82 juta orang (data BPS Februari 2019) serta banyaknya pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai perusahaan di Indonesia.

Mirah juga menilai terbitnya Kepmenaker 228/2019 ini tidak tepat dan harus dibatalkan. Kami tidak anti investasi, tapi kami berharap investasi tidak untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi TKA dan justru tidak memberikan jaminan kepastian pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

"TKA harus dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus serta ada pendamping tenaga kerja lokal sebanyak mungkin untuk transfer keahlian, bukan malah dipermudah," jelas Mirah Sumirat.

Mirah juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mewujudkan janji-janji saat kampanye Pilpres pada tahun 2014 dan 2019 yaitu akan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin untuk kemudian menyerap tenaga kerja lokal bukan justru memudahkan masuknya TKA bekerja di Indonesia.

Sementara itu, Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, menyoroti lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap berbagai pelanggaran TKA di lapangan, seperti banyaknya pekerja asing ilegal, tak memiliki izin atau habis masa berlaku izinnya, atau tidak sesuai kriteria persyaratan.

Contoh yang paling viral dan juga telah menjadi temuan Ombudsman RI pada akhir 2017 adalah pelanggaran di PT Virtue Dragon Nikel Industri di Konawe Sulawesi. Saat itu ada 795 TKA yang belum memiliki IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) tapi perusahaan tidak diberikan sanksi. ASPEK Indonesia juga mendapatkan laporan langsung dari pekerja di lokasi yang datang ke kantor ASPEK Indonesia, ungkap Sabda.

Selama ini Pemerintah selalu menjadikan alasan minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan namun tidak pernah memberikan solusi kongkrit untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengawas tersebut.

Sabda yang pada 2013 - 2014 pernah menjadi anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa, "alasan keterbatasan tenaga pengawas adalah alasan klasik, yang selalu diungkap berulang-ulang hingga hari ini. Seperti mendengarkan kaset usang yang diputar ulang," kritik Sabda.

Terkait kebijakan ketenagakerjaan ke depan, ASPEK Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk kembali ke cita-cital.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Pekerja Asing
 
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
 
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
 
Pemerintah Indonesia Harus Bela Pekerja Lokal
 
Dialog dengan Milenial, Sandiaga Uno Dikeluhkan Soal Tenaga Kerja Asing
 
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
3 Orang ASN Pesta Narkoba Diciduk Tim Polres Bone Bolango
Legislator Nilai Ranking Alutsista Indonesia Menurun
Kaji Ulang Diksi Radikalisme
Mafia Pangan Harus Diberantas
SADAP dan Monev Aplikasi Digital untuk Data Kejaksaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Jokowi Terlalu Perkasa
Peran Aktif Badan Usaha Milik Swasta Dinilai Sangat Penting Memajukan Industri Pertahanan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]