Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Infrastruktur
Taufik Kurniawan Dukung KPK Selidiki Proyek Infrastruktur
2018-03-13 21:51:02

Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Taufik Kurniawan (F-PAN).(Foto: IwanArmanias/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur yang kerap terjadi beberapa bulan terakhir, mengakibatkan muncul adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Untuk itu, ia pun mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki berbagai proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pembangunan infrastruktur yang terkesan tergesa-gesa akan menyebabkan kecelakaan kerja yang beruntun. Namun dibalik itu, ada yang harus diselidiki secara administrasi keuangan, karena proyek ini rawan terjadinya korupsi. Misalnya mark up anggaran dengan mengurangi biaya pembangunan, akan menyebabkan kualitas bangunan menjadi tidak kokoh," kata Taufik, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (12/3).

Politisi F-PAN itu menilai, akibat pembangunan yang terburu-buru untuk memenuhi tenggat waktu yang dekat, akhirnya menyebabkan pengerjaan dan pengawasan yang tidak rinci dan menyeluruh. Sehingga, kehadiran KPK untuk menyelidiki proyek pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan titik terang, serta menjadi jawaban dari kecelakaan kerja yang sering terjadi.

"Pemotongan anggaran atau permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum atau kontraktor, menyebabkan pengurangan kualitas bahan baku dan kualitas dari bangunan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, saya harap KPK dapat menyelidiki hal itu agar ke depannya tidak terjadi lagi kecelakaan kerja," tandas Taufik.

Diketahui, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan bahwa KPK sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang digarap oleh BUMN, setelah terjadi kecelakaan beruntun di sejumlah proyek infrastruktur. KPK menduga pembangunan yang dilakukan besar-besaran rawan akan adanya tindak korupsi dan beresiko mengakibatkan inefisiensi.(ila/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Infrastruktur
Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
Empat Tahun Ini, Jokowi Masih Gagal Membangun Infrastruktur
Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Proyek Overpass Akses Tol Manado-Bitung Ambruk, 3 Pekerja Tertimbun
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi
Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu
Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]