Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 Tidak Tercapai
2017-12-14 10:19:38

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 ini dimana tinggal beberapa hari lagi, anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam merasa yakin tidak akan tercapai sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNP Tahun 2017.

"Sampai bulan November capaian outputnya di angka kisaran sekutar 5,01 dan setinggi-tingginya mungkin diangka 5,1%. Bahkan mungkin tudak mencapai 5,1%. Hal ini menjadi tanggungjawab yang besar," kata Ecky di sela-sela Kunjungan Komisi XI ke Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/12)

Sementara ketika pemerintah mengajuksn RAPBN tahun 2017 lebih tinggi dari itu. Setelah mendapat koreksi dan pembahasan di DPR, kata politisi PKS ini, turun menjadi 5,2% Itupun tidak tercapai. "Bahkan jika dikaitkan dengan janji dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan angka 7% tiap tahunnya," terangnya.

Mengapa hal ini terjadi? menurut Ecky, hal ini dikarenakan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi selama ini mengalami penurunan. Karena daya beli masyarakat Indonesia saat ini mengalami penurunan.

Kemudian, dicabutnya beberapa subsidi, seperti subsidi listrik dan subsidi ke beberapa komoditas. "Di sisi.lain adanya bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang tidak mampu, itu belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia berharap, di tahun 2018 pemerintah mampu men-drive pertumbuhan ekonomi nasional.(sc,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
 
Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
 
Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
 
Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
 
Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
 
Roadmap Ekonomi dan Industri Indonesia menuju Superpower Dunia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]