Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pengangguran
Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
2017-11-08 08:40:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai mulai was-was melihat situasi negeri ini. Bagaimana tidak, terdapat lebih dari 7 juta jiwa penduduk usia produktif mengalami tuna karya atau pengangguran.

Di sisi lain belanja negara tidak mampu terserap dengan baik, alokasi APBN yang jomplang kepada sektor infrastruktur tidak mampu menyerap sepenuhnya penambahan angkatan kerja.

Belum lagi adanya 'serangan' tenaga kerja asing yang memupuskan kesempatan kerja tenaga dalam negeri, hingga persoalan ini mengalami komplikasi.

"Dari total penduduk Indonesia sebanyak 162 juta orang, terdapat 190,59 juta orang usia kerja. Dari total tersebut terdapat 131,55 juta orang angkatan kerja di mana 7,01 juta. Tingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,27%. Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas 4,98%," papar dia secara tertulis yang diterima Aktual.com Selasa (7/11).

Dia memperkirakan angka pengangguran ini akan tumbuh makin tinggi, dan dia tidak yakin Presiden Joko Widodo mampu mengatasi persoalan ini dalam waktu relatif cepat.

"Ini sudah ancaman serius Pak Jokowi. Negara yg dipimpin oleh seorang Tukang tidak mampu atur link dan Macth antar pendidikan dan dunia kerja. Sejauh pengalaman saya, dilihat dari perkembangan statistik ini menunjukkan bahwa program kabinet Jokowi ini tidak pro job," ujar dia.

Di antara pembuktian bahwa Jokowi tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan lapangan kerja yakni banyaknya pengusaha ritel gulung tikar.

"Perusahaan-pengusaha ritel dan industri mulai gulung tikar, juga pengeluaran Pemerintah (government expenditure) lebih banyak ke infrastruktur yang justru menyedot lapangan kerja terbatas dan menguntungkan para swasta asing dan kaum oligarki," sesal dia.

Pigai meminta pemerintah lebih cermat, sebab dia memperkirakan pada setiap tahun setidaknya penduduk Indonesia bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Sementara rasio lapangan kerja setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyedot 400.000 tenaga kerja.

Artinya dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, maka hanya mampu menyerap tenaga kerja 2 juta jiwa.

"Berarti hanya 2 juta orang terserap, sementara pertumbuhan penduduk 4 juta tiap tahun. Kita terlena sementara bahaya mengancam. Kalau tidak mampu, demi NKRI, Bangsa dan Negara lebih terhormat jika tidak berambisi menjadi Presiden tahun 2019," pungkas dia.

Untuk diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 6 November 2017 mengatakan adanya ledakan angka pengangguran sebesar 10.000 jiwa secara year on year pada Agustus 2017.

Diketahui pada tahun lalu penduduk usia produktif menganggur sebesar 7,03 juta jiwa, namun angka tahun ini membengkak menjadi 7,04 juta jiwa.(dd/aktual.co/bh/sya)


 
Berita Terkait Pengangguran
 
Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
 
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
 
Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
 
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
 
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]