Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
TAIB Relawan Prabowo-Sandi Laporkan Bowo Sigit Pangarso dan Nusron Wahid ke Bawaslu RI
2019-04-12 22:25:58

Tampak Dolfie Rompas, SH, MH (kiri) usai melaporkan pelanggaran Pemilu di Bawaslu RI, Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Advokasi Idonesia Bergerak (TAIB) sebagai Relawan dari pasangan Prabowo-Sandi melaporkan Bowo Sigit Pangarso, Nusron Wahid, keduanya ialah sebagai calon legislatif DPR RI Partai Golkar Dapil Jateng 2 dan juga sebagai Tim Kampanye TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada, Rabu 11 April 2019.

Diketahui, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bowo Sidik, KPK mengamankan 400 ribu amplop yang berisi uang senilai total sekitar Rp. 8 milyar yang diduga akan digunakan untuk kepentingan serangan fajar dalam proses pemilihan umum 17 April 2019 mendatang. Kasus tersebut juga menyeret-nyeret nama Nusron Wahid.

Kemudian Bowo Sidik Pangarso telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Tak hanya itu, tersangka Bowo Sidik juga membenarkan bahwa yang memerintahkan pengadaan 400 amplop berisi uang pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 adalah Nusron Wahid.

Pelaporan ke Bawaslu RI itu terkait dugaan pelanggaran pasal 280 huruf J Junto 521 dan 523 Undang Undang No 7 2017 tentang Pemilu.

"Hari ini tanggal 11 April 2019, saya mendampingi pelapor Andi Syamsul Bakhri, yang melaporkan Bowo Sigit Pangarso dan Nusron Wahid ke Bawaslu tentang dugaan pelanggaran UU Pemilu," tutur Dolfie Rompas, usai melaporkan hal tersebut di Bawaslu RI, Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."

Pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 berbunyi, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000."

"Bagi yang terbukti melanggar ketentuan tersebut bisa dijerat pidana sesuai ketentuan Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf j, undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Peserta pemilu bisa didiskualifikasi jika terbukti melakukan money politic setelah adanya putusan tetap pengadilan."

Dolfie berharap Bawaslu segera memanggil keduanya agar dapat diproses oleh pihak Kepolisian.

"Bawaslu segera meminta keterangan kepada Nusron dan Bowo, dan kalau sudah cukup bukti agar segera dilimpahkan ke Polri untuk dapat diproses pidana," lugasnya.

"Dan kalau perlu dikembangkan siapa-siapa saja oknum-oknum yang terlibat dan termasuk dalang utamanya. Kalau ada pejabat negara yang terlibat juga harus diproses, jadi tidak tebang pilih," pungkasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
Paska Pemilu, LSM Mitra Bentala Lampung Serukan Jaga Persatuan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional
Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]