JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum (Ketum) Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Mohammad Siddik mengirim surat terbuka kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Dr H Yusril Ihza Mahendra terkait DDII menegur mengenai sikap dan keputusan politik Yusril sebagai Ketum PBBil belakangan ini, termasuk soal dukungan Yusril kepada capres 01 Joko Widodo pada Pilpres 2019 serta pernyataannya soal Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama Habib Rizieq Shihab (HRS).
Berikut isi surat terbuka dari Ketum DDII kepada Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketum PBB pada, Jumat (5/4):
SURAT TERBUKA DEWAN DA'WAH KEPADA SAUDARA Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra
Kepada Yth.
Saudara Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra
di-Tempat
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Izinkan kami menyampaikan surat terbuka ini untuk Saudara karena Partai Bulan Bintang (PBB) yang Saudara nakhodai adalah merupakan wadah aspirasi politik ummat Islam yang diinisiasikan dan didirikan oleh Dewan Da'wah Islamiyah bersama 20-an ormas lainnya beserta ulama, tokoh dan intelektual muslim. Bagi kami citra PBB juga bagian dari citra Dewan Da'wah dan ormas serta ummat Islam yang mendirikannya. Oleh karenanya, kami memiliki hak moral dan hak kesejarahan untuk menyampaikan surat terbuka ini.
Sehubungan dengan sikap dan pernyataan Saudara yang selalu mendelegitimasi ijtima' ulama dan menyatakan bahwa Habib Rizieq Shihab adalah Raja Bohong, maka Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia merasa perlu menegur sikap dan pernyataan Saudara yang jauh dari akhlakul karimah dan sikap seorang cendekiawan muslim yang mewarisi nilai nilai perjuangan Allahyarham Mohammad Natsir dan tokoh tokoh Masyumi lainnya.
Seperti Saudara ketahui, partai Masyumi terdiri dari para ulama dan politisi Muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai nilai moral dan akhlakul karimah baik dalam sikap, tindakan maupun ucapan. Partai Masyumi menjadi besar karena teladan tokoh tokohnya yang menunjukkan keserasian antara ucapan dan tindakan. Nilai-nilai besar dan sikap kenegaraan ini lah yang diwarisi oleh Dewan Da'wah. Pada saat pembentukan awal PBB, Dewan Da'wah mengharapkan bahwa Saudara sebagai ketua umumnya dapat membawa ciri ciri dan karakter para politisi Masyumi yang dikenal keunggulan dan kemuliaan akhlaknya. Dimana para tokoh Partai Masyumi selalu senapas dan sejiwa dengan ulama dan ummat Islam serta tidak bersebrangan atau meninggalkan ulama dan ummat.
Sikap Saudara yang tidak ramah bahkan cenderung melecehkan para ulama yang berkumpul dan telah memutuskan sikap dan dukungan politik bersama dalam Ijtima Ulama I dan II, telah menunjukkan karakter yang tidak sesuai dengan nilai nilai luhur yang selama ini dipedomani oleh para keluarga besar Dewan Da'wah.
Selama ini Saudara selalu mengaku sebagai kader Allahyarham Mohammad Natsir pendiri dan ketua Umum Dewan Dakwah. Tetapi yang kami pahami Allahyarham Mohammad Natsir tidak pernah punya karakter yang melecehkan para ulama apalagi bersebrangan dengan mainstream ummat. Pada saat Saudara menyatakan menjadi lawyer Bapak Joko Widodo sebagai capres, kami telah mengundang dan meminta klarifikasi dari Saudara, tetapi ternyata klarifikasi Saudara tidak menjadi kenyataan. Kami sangat kecewa ketika Saudara pada akhirnya bukan saja sebagai lawyer tetapi bahkan menyebrang menjadi pendukung Paslon 01 dari rezim yang selama ini dipersepsikan tidak sejalan dengan aspirasi ummat Islam terutama para ulama yang berkumpul di ijtima ulama 1 & 2. Akhirnya kami dapat menyimpulkan, bahwa terlalu banyak pernyataan Saudara yang tidak konsiten dan tidak istiqamah dalam sikap dan perilaku.
Adalah hak Saudara untuk bersikap secara pribadi, akan tetapi pribadi Saudara dan kedudukan Saudara sebagai Ketua Umum Partai Islam PBB adalah melekat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga sikap Saudara telah menimbulkan tsunami politik di lingkungan PBB, padahal pada awalnya, ulama dan ummat telah memberikan harapan yang besar terhadap PBB sebagai wadah perjuangan politik penerus partai Masyumi. Tetapi dengan sikap dan pernyataan saudara yang cenderung arogan dan melecehkan, membuat ulama dan ummat ragu untuk memberikan amanah dan dukungan kepada PBB. Dan ini akan menyulitkan PBB untuk lolos dari Parliamentary Threshold 4 %.
Kami sangat menyesalkan sikap Saudara yang menafikan dan under estimate terhadap gerakan politik keummatan yang dimanifestasikan dalam gerakan "411" dan "212", dimana para ulama tersebut telah berhasil menghimpun kekuatan ummat secara massif dengan menghadirkan jutaan ummat yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah di Indonesia dan telah merubah konstelasi politik Indonesia khususnya DKI Jakarta dengan aman dan damai secara konstitusional. Seharusnya Saudara sebagai ketua umum PBB dapat melihat kenyataan yang jelas ini dan bersinergi bahu membahu dengan gerakan politik keummatan ini.
Kami berharap surat terbuka ini menjadi bahan renungan dan introspeksi Saudara untuk tidak lagi mengulangi sikap dan pernyataan yang bersebrangan dengan ulama dan mainstream ummat. Apabila Saudara masih tidak mengindahkan surat terbuka ini, maka dengan sangat menyesal dan terpaksa kami beralasan kuat untuk mengatakan bahwa Saudara tidak lagi layak menjadi bagian keluarga besar Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. Semoga hal itu tidak terjadi dan Allah memberikan Saudara kekuatan dan perlindungan dari segala macam ujian dan cobaan. Demikianlah surat terbuka ini kami buat sebagai pertanggungjawaban kami kepada Dewan Da'wah dan ummat. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.
Jakarta, 05 April 2019
Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
ttd.
Drs. H. Mohammad Siddik, MA.(wa/bh/mnd)
|
