Direktur Materi Debat dan Kampanye Prabowo-Sandi (PADI), Sudirman Said mengungkapkan hal itu di sela-sela acara Deklarasi Relawan PADI" /> BeritaHUKUM.com - Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
2018-11-11 00:22:06

Sudirman Said, Direktur Materi Debat dan Kampanye Prabowo-Sandi (PADI.(Foto: twitter))
REMBANG, Berita HUKUM - Salah satu masalah yang menjadi pekerjaan rumah di Indonesia adalah masih adanya "genderuwo ekonomi" yang menggerogoti kekayaan Indonesia.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Prabowo-Sandi (PADI), Sudirman Said mengungkapkan hal itu di sela-sela acara Deklarasi Relawan PADI se eks Karesidenan PATI di Wisma Haji Rembang, Sabtu (10/11).

"Kita harus waspada pada genderuwo ekonomi, bentuknya tidak nampak tapi menakutkan. Kalau kita bisa memberantas genderuwo ekonomi, maka politik kita menjadi baik," tandas Sudirman, yang juga Koordinator Pemenangam PADI Jateng.

Menurut Sudirman, genderuwo ekonomi ini adalah orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menguasai negara dengan cara yang tidak transparan. "Sehingga kita harus fokus pada pemberantasan gendurowo ekonomi, karena (mereka) adalah orang-orang yang ingin memperoleh kesempatan dengan tidak trasnparan," ujar Menteri ESDM RI periode 2014-2016 ini.

Dia menegaskan, jika Prabowo-Sandi diberi amanah oleh rakyat Indonesia, para genderuwo ekonomi itu akan disingkirkan agar ekonomi Indonesia menjadi sehat. Ekonomi yang sehat pada gilirannya akan mampu mensejahterakan rakyat.

Karenanya Sudirman mengajak para relawan untuk memenangkan pasangan PADI di Jateng pada Pilpres 2019 mendatang. Menurut dia, kemenangan di Jateng akan membawa dampak besar bagi kemenamgan PADI secara nasional.

"Di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan suara Prabowo-Sandi baik. Di Jawa Barat juga demikian. Jawa Timur selisihnya sedikit. Tapi di Jateng jaraknya jauh. Karena itu kita perlu kerja keras untuk mengejar selisih suara itu," ucapnya.

Sudirman meyakini dengan kerja keras, dan kerja cerdas maka suara PADI akan meningkat pesat di Jateng.

"Kita harus kerja keras, kerja cerdas. Jangan terpengaruh dengan isu, hoax, atau istilah-istilah yang membingungkan. Fokus pada kerja bagaimana menarik simpati masyarakat," tambahnya.(lat/inilah/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]