Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BANSOS
Suap Hakim, Delapan Hakim Diperiksa di Bandung
Tuesday 16 Apr 2013 15:52:45

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (16/4) melakukan pemeriksaan pada delapan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Hal ini merupakan tindak lanjut penanganan kasus dugaan suap di PN Bandung dengan tersangka salah satu hakim, Setyabudi Tedjocahyono.

Hal tersebut disampaikan oleh Johan Budi SP, Juru Bicara KPK. Johan Budi mengatakan, ada delapan hakim yang diperiksa oleh tim penyidik KPK. Penyidikan tersebut dilakukan di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung Jl. Ahmad Yani No. 282 Bandung.

"Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terkait dugaan suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Bandung (Setyabudi Tejocahyono) di Bandung," ujar Johan Budi.

Johan menambahkan, delapan orang tersebut diminta keterangan untuk tersangka Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung. Keduanya merupakan tersangka suap pengurusan perkara dana Bantuan Sosial (Bansos) di Pemerintah Kota Bandung.

Delapan hakim itu adalah Rina Pertiwi; mantan Wakil Panitera PN Bandung sekarang Panitera PN Cianjur, Ramlan Comel, Djodjo Djohari Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung, Susilo Nandang Bagio Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung, Ali Fardoni Pansek PN Bandung, dan Pontian Mundir Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di Polrestabes setelah melakukan koordinasi dengan pihak setempat, AKPP Dhafi Kasat Sabhara Polrestabes Bandung.

Seperti diberitakan, kasus suap hakim ini mencuat kala KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PN Bandung, Setyabudi Tejocahyono dengan Asep Triana pada Jumat (22/3) lalu. Penyuapan itu berkaitan dengan kasus Bansos yang ditangani Setyabudi yang dalam persidangan, ia menjadi hakim.

Selain Setyabudi dan Ase, KPK juga menetapkan tersangka pada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkot Bandung; Herry Nurhayat dan Bendahara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Pupung.

Setelah itu KPK juga menahan seorang pengusaha Toto Hutagalung yang sempat menjadi buron KPK selama beberapa waktu. Toto diduga pelaku penyuap hakim.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus BANSOS
 
• Terpidana Prof Dr Sutedja: Anggota DPRD dan Paturahman As'ad Minta 30 Persen
 
• Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan
 
• Korupsi Dana Bansos Rp18 Milyar, Prof Dr Thomas Susadya Divonis 6,6 Tahun Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Divonis 18 Bulan Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Dituntut 2 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]