Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Muhammadiyah
Soal Integritas, Muhammadiyah Tidak Perlu Diragukan
2018-11-28 11:28:52

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas.(Foto: Istimewa)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai wadah pengkaderan calon pemimpin masa depan, Muhammadiyah adalah tempat ideal untuk proses penggemblengan dan belajar guna menanamkan integritas bagi para penerus estafet kepemimpinan Indonesia di masa medatang.

Dikatakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, karena integritas kebangsaan di Muhammadiyah bukan hanya diteorikan, melainkan sudah dilaksanakan dalam bentuk konkrit.

Hal tersebut disampaikan oleh Busyro pada Selasa (27/11) di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Persoalan integritas dalam Muhammadiyah bukan menjadi hal baru. Jika Pemuda Muhammadiyah mengangkat tema tersebut dalam seminar di salah satu rangkaian acara Muktamar nya yang ke XVII.

"Pembahasan seperti ini sama saja dengan kita mengenang masa lalu perjuangan Muhammadiyah melalui tokoh-tokoh yang telah dengan ikhlas mewakafkan segenap tenaga, pikiran dan hartanya untuk Indonesia," tambah Busyro.

Peran para tokoh Muhammadiyah turut meletakkan dasar negara yang digunakan sebagai asas dalam menjalankan perputaran roda negara dan bangsa Indonesia. Mengutip kisah Ki Bagus Hadikusumo, Busyro menerangkan sikap politik yang Ki Bagus terapkan adalah politik subtstansial bukan transaksional. Hal tersebut terlihat berbeda dengan sikap politik yang diterapkan politikus sekarang.

"Muhammadiyah bukan tidak berpolitik. Tapi politiknya adalah politik tingkat tinggi, bukan politik pragmatis yang banyak dianut oleh kebanyakan saat ini," tegas Busyro.

Berbicara integritas di Muhammadiyah sebenarnya sudah bukan lagi hanya di retorika. "Kita tidak perlu membantahnya dengan teriakan-teriakan pengakuan, cukup mereka belajar sejarah terbentuknya bangsa ini saja," tuturnya.

Mengenai karut-marutnya perjalanan politik bangsa saat ini, Busyro menganggap bahwa para politikus sekarang kurang mengetahui tentang makna integritas kebangsaan. Mereka hadir dalam percaturan politik nasional maupun daerah melalui jalur-jalur instan. Hal tersebut tidak berlaku di Muhammadiyah.

"Karena melalui pengkaderan berjenjang di Muhammadiyah, bisa menciptakan politikus dengan integritas kebangsaan yang tinggi," ucapnya

Modal pengkaderan yang didapatkan di Muhammadiyah kemudian bisa diterapkan di level kepemimpinan di luar Muhammadiyah. Sehingga dampak dari kuatnya karakter kepemimpinan para kader Muhammadiyah bisa dirasakan oleh bangsa dan negara Indonesia.

Dipenghujung orasi ilmiahnya, Busyro berpesan kepada generasi muda Muhammadiyah dan Indonesia pada umumnya untuk bisa mendidik diri sendiri dan orang lain guna menyiapkan penerus estafet tampuk kepemimpinan bangsa di masa mendatang.(a'n/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]