Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hoax
Soal 'Relawan Pepes', Boni Hargens: Ini Tidak Boleh Dianggap Remeh
2019-03-02 20:45:54

Direktur LPI Boni Hargens (paling kiri) bersama beberapa pembicara dalam diskusi LPI ke-23 di Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai kasus kampanye hitam yang diduga dilakukan oleh emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) di Karawang, Jawa Barat, adalah persoalan yang perlu ditanggapi secara serius karena mengancam proses elektoral pasangan capres dan cawapres nomor urut 01.

Menurut Boni, pernyataan tiga emak-emak yang terekam dalam video tentang larangan azan jika Jokowi terpilih itu merupakan bentuk fitnah dan kebohongan yang tak berdasar.

"Ini persoalan tidak boleh dianggap remeh. Kampanye berisikan fitnah dan kebohongan ini jadi ancaman atas proses elektoral dan menjadi bahaya bagi pemilu karena menyajikan propaganda politik yang merusak integrasi, merusak kekeluargaan, dan merusak solidaritas di tengah masyarakat," ujar Boni dalam diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ke-23 bertajuk "Relawan Pepes: Fenomena Elektoral Biasa atau Bahaya", di resto Ammarin, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta, Sabtu (2/3).

Boni menegaskan, kampanye hitam yang dilakukan emak-emak itu juga berpotensi memicu keributan diantara komunitas Islam.

"Harus segera dikoreksi, evaluasi, sebelum terlambat karena ini bukan tentang merebut kekuasaan selama lima tahun. Tapi perkara menjaga keutuhan bangsa," ujarnya seraya menyarankan tim pasangan calon nomor urut 02.

Ditempat sama, Gracia Paramitha, salah satu pembicara dari London School of Public Relations (LSPR) mengatakan tindakan emak-emak itu tidak mencerminkan sifat kaum perempuan yang mengedepankan hati nurani dan kehangatan. Peran perempuan dalam persoalan ini, menurut Gracia, hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya dalam kampanye.

"Ini perempuan sudah diperhitungkan meski caranya kurang baik, yakni dengan menebarkan hoax," tukasnya.

Gracia mengatakan keterlibatan perempuan dalam kampanye mestinya dapat membangun iklim demokrasi yang lebih baik, dan bukan sebaliknya.

Diketahui, tiga emak-emak yang berkampanye door to door soal larangan azan dan legalisasi LGBT jika Jokowi terpilih kembali sebagai presiden telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Karawang.

Ketiganya disangkakan telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik setelah diduga melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam proses kampanye Pilpres 2019.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Hoax
Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
Khilafatul Muslimin Dukung Pemilu 2019 Damai Tanpa Hoaks
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy
Mari Kita Runtuhkan Langit untuk Menegakkan Keadilan
Anies Baswedan: 'Wajah Baru Jakarta' di Malam Puncak HUT ke-492 Kota Jakarta
Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah
TSK Penganiyaya Wartawan Tidak Juga Ditahan Hingga Berkas Dilimpahkan ke Kejari Kaur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]