Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Soal 'Propaganda Ala Rusia', Benny Ramdhani: Jokowi Tidak Gunakan Konsultan Asing dalam Pemilu
2019-02-07 12:06:11

Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Ramdhani saat dijumpai rekan media di Kuningan Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Bidang Organisasi Partai Hanura mengatakan, ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang teori atau model 'Propaganda Ala Rusia' yang diduga digunakan oleh kubu lawan politik untuk menghadapi Pemilu Presiden 2019 adalah pernyataan yang disampaikan sesuai dengan fakta.

"Pak Jokowi memang harus menyampaikan fakta di lapangan kepada masyarakat Indonesia, misalnya hal-hal yang tidak bisa di counter oleh pihak pak Prabowo terhadap pak Jokowi. Dimana pak Prabowo menggunakan konsultan asing sedangkan pak Jokowi tidak pernah menggunakan konsultan asing," kata Benny kepada wartawan seusai memberikan arahannya dalam Rapat Koordinasi Bapilu dan Badan Saksi Partai Hanura se-Indonesia, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam (6/2).

Menurut Benny, operasi atau propaganda ala Rusia, bukan berarti negara Rusia terlibat tetapi 'operasi' dan 'model' kampanye yang sama persis yaitu bagaimana menyemprotkan kebohongan- kebohongan yang tujuannya mendelegitimasi pemerintahan.

"Apa bentuk kebohongan yang disampaikan, tentunya kita sudah tau semua, seperti tentang 'Ratna Sarumpaet' dan uang seratus ribu untuk belanja bahan-bahan pokok, terus makan di Jakarta lebih mahal dari pada di Singapura, kemudian tempe setipis kartu ATM. Inikan kebohongan publik dan kebohongan-kebohongan lainnya yang mengandung unsur adu domba, fitnah dan membenturkan masyarakat dengan tema-tema sentimen suku dan agama. Inikan berbahaya," lugas Benny.

"Karena yang harus kita tolak dan kita lawan adalah kampanye ala Rusia yang sekarang konsultannya digunakan oleh pak Prabowo, kita tidak sedang berpikir kontestasi demokrasi sebetulnya, kalau sekedar kontestasi demokrasi, kita sekedar memilih orang, tanpa selektif memilih orang pemimpin untuk lima tahunan. Jadi kalau menggunakan cara-cara hoax, isu kebohongan, ujaran kebencian, maka yang dihancurkan bukan hanya nilai demokrasi, sistem politik kita tetapi juga peradaban. Nah ini yang diingatkan oleh pak Jokowi sebetulnya," pungkas Benny yang juga sebagai wakil direktur kampanye Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Jokowi-Ma'ruf Amin.

Diketahui, ucapan Presiden Jokowi Widodo tentang teori 'Propaganda Ala Rusia' disampaikannya pada saat di Surabaya tanggal 2 Februari 2019 dan saat bertemu sedulur kayu dan mebel di Solo, Minggu 3 Februari 2019 lalu.

Seperti dilansir, PikiranRakyat com, Presiden Joko Widodo meminta semburan hoax dan propaganda ala Rusia dalam berpolitik harus dihentikan.

"Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoax, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi," kata Jokowi di Surabaya (2/2), dikutip PikiranRakyat com.

Sementara tanggapan sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo tentang 'propaganda ala Rusia' tak ada hubungannya dengan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin. JK mengatakan kata 'Rusia' merujuk pada salah satu jenis propaganda, bukan negara.

"Yang dimaksud propaganda Rusia itu jenisnya, bukan (negara) Rusia," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (6/2) seperti dikutip CNN Indonesia.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Wakil Ketua DPR: Debat Capres Seharusnya Jadi Adu Gagasan
Cawapres Sandiaga Uno Dialog dengan Nelayan Probolinggo
Mabuk Keajaiban di Balik Sulitnya Menasehati Sebagian Pendukung Fanatik Petahana
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]