Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBI
Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bisa Berstatus DPO
2019-07-21 14:38:15

Ilustrasi. Pengusaha Sjamsul Nursalim.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim kemungkinan akan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Keduanya adalah tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum tersebut. "Ya, masih kami pertimbangkan langkah hukum tersebut," katanya saat dihubungi wartawan, Minggu (21/7).

Febri menambahkan, KPK juga mempertimbangkan langkah hukum lain. Seperti jemput paksa di kediaman Sjamsul di Singapura. "Ataupun tindakan lain sesuai hukum acara," ujarnya.

Saat ini KPK baru menempelkan surat panggilan untuk keduanya di KBRI Singapura. Berdasarkan foto yang beredar di publik terlihat ada dua surat panggilan berlogo KPK dengan nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim di sebuah papan pengumuman.

Surat itu berisikan agar Sjamsul dan Itjih menghadap penyidik KPK pada Jumat (19/7). Keduanya diminta hadir ke gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.

Sjamsul dan Itjih sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK pada 28 Juni dan 19 Juli 2019. KPK mengatakan sudah mengirim surat panggilan ke sejumlah alamat di Indonesia dan Singapura.

KPK telah menetapkan Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Indonesia (BDNI) dan Itjih S Nursalim sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan permufakatan jahat dengan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung agar memperoleh surat keterangan lunas (SKL) padahal masih ada tunggakan sekitar Rp 4,58 triliun.

KPK sebenarnya sudah menjerat Syafruddin sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada pengadilan tingkat pertama, Syafruddin divonis bersalah dan dikuatkan pada tingkat banding, tetapi di Mahkamah Agung (MA) Syafruddin dilepas karena perbuatannya dinilai bukanlah pidana.(bh/br)


 
Berita Terkait Kasus BLBI
 
Skandal BLBI Biang Kerok 'Hancurnya' Keuangan Negara, Pemerintah Mesti Transparan Bunga Obligasi Rekapitalisasi
 
Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bisa Berstatus DPO
 
Kekayaan Oligarki Taipan Itu Hasil Menjarah Uang Bangsa Indonesia
 
KPK Akhirnya Tetapkan Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus SKL BLBI
 
Aktivis AMPUH: 2 Tersangka Kasus BLBI Lecehkan Surat Edaran MA, Hakim Harus Tolak Praperadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Diskusi KMI: Mendongkrak Ekonomi Indonesia Melalui Omnibus Perpajakan
Kejari Gunungkidul Bersama Bupati Canangkan WBK dan WBBM
Arab Saudi Stop Sementara Kedatangan Jamaah Umroh
Sejumlah Wilayah Tergenang, Anies Imbau Jajaran Turun Tangan Bantu Masyarakat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]