JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk mencegah praktek money laundring, Lembaga Anti Pencucian Uang (LAPI) mendukung PT Blue Power Technology (BPT) dan PT Sisnet Mitra Sejahtera (SMS). Mengembangkan sebuah sistem IT Anti Money Laundering (AML).
Sistem yang di beri nama Customer and Transaction Monitoring System (CTMS) ini mampu memberikan pesan alert jika ada nasabah yang melakukan transaksi mencurigakan.
"Sistem ini memudahkan bank mediteksi setiap transaksi yang mencurigakan dari customernya," ujar Executive Advisor PT Sisnet, Bing Morniaga saat ditemui wartawan di Hotel Incomental, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Menurut Bing, sistem alert ini akan berkerja secara real time. Dimana jika ada seorang nasabah melakukan transaksi, maka program CTMS bekerja dan medekteksi data base bank, untuk menilai apakah besaran nominal yang ditransaksikan apakah wajar atau tidak. "Tetapi sistem ini tidak menghentikan transaksi. Hanya memberikan catatan kepada petugas bank bahwa ada transaksi yang musti diselidiki," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bing menjelaskan sistem ini sudah pernah diaplikasikan di sebuah BPR di Bandung setahun yang lalu. "Nama banknya BPRKS, dan ukuran kesuksesannya adalah mengimplementasikan sistem anti money laundring yang sesuai dengan peraturan PPATK," jelasnya.
Dikesempatan yang sama, Direktur LAPI, Agus Trioyono menyatakan standing up plus untuk kedua perusahaan tersebut. Karena sudah menunjukan komitmen dalam memerangi kejahatan money laundering. "Kami sungguh mengapresiasikan inisiatif ini, dan berharap bisa bersama-sama membuat negara ini menjadi lingkungan yang tidak ramah bagi pelaku Money luandring," jelas Agus.
Sistem ini pun sudah siap dipasarkan ke perbankan, dan akan didistribusikan oleh BPT. Dengan harga investasi 100 ribu dollar.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu lembaga pengawas pencucian uang Internasional, The Financial Action Task Force (FATF), telah memasukan Indonesia bersama empat negara lainnya masuk dalam daftar hitam (blacklist) negara-negara yang gagal memenuhi standar internasional bebas dari money laundering. Untuk itu, kehadiran sistem ini diharapkan bisa mencegah, atau memperketat kegiatan ilegal tersebut. (bhc/biz)
|
