Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Suap Buol
Sidang Terdakwa Suap Hartati Murdaya Mendengarkan Keterangan 5 Saksi
Thursday 06 Dec 2012 14:22:47

Terdakwa Hartati Murdaya saat duduk diantara pengacaranya, dalam sidang Kasus suap Bupati Buol, Kamis 6/12).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang kasus suap Bupati Boul dengan tersangka Hartati Murdaya, hari ini Kamis (5/11) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hakim Pengadilan Tipikor Gus Rizal mendengarkan keterangan 5 orang saksi dalam persidangan Hartati Murdaya, yaitu anak buahnya Kirana Dir PT Cipta Cakra Murdaya, dan keempat lainnya yang merupakan karyawan PT HIV, yaitu Benhard, Dede, Feri Salikon, serta satu diantaranya seorang wanita, Afiliani resepsionis PT HIV.

Kirana menjelaskan dalam kesaksian saksi, bahwa Pak Ansori turun dari mobil, guna menemui tersangka Bupati Boul saat itu Amran Batalipu, dan KPK menangkap Pak Ansori, ujar saksi Kirana.

Saksi Afilani menjelaskan, "saya mengeluarkan uang dengan 8 cek dan menyerahkan ke Pak Amran karena perintah Pak Dede," ujar saksi Afliani.

Dede uang satu milyar dipecah karena disuruh pak Harim, untuk uang diserahkan ke Pak Amran Bupati Boul. Saya berangkat dari Jakarta bersama Pak Gondu dan Sukirno", ujar Dede.

Hakim bertanya, "apa tugas saudara di PT HIV", "kegunaan uang itu untuk Pilkada dan setelah saya menyerahkan uang itu, mobil kami dicegat KPK. Di PT HIV, tugas saya pengurusan gaji karyawan," ujar saksi Dede.

Dijelaskan saksi Kirana dalam persidangan, ketika saya lapor ke Ibu Hartati, ibu kaget dan Marah, ketika mengetahui ada penyerahan uang 2 miliar dari Pak Ansori kepada Amran Batalipu.

Kantor PT HIV satu gedung dengan PT CCM, saya disuruh ngecek benar tidak tantang pengeluaran uang 2 miliar, ternyata benar ada 8 cek, saya disuruh cari info Pak Ansori, apa benar ditangkap KPK?.

Sementara, terdakwa Hartati mengatakan Pak Amran diperintahkan untuk mengganti uang itu, "ibu Hartati yang sampai karyawan mengeluarkan uang sembarangan," ujar Hartati.

Kewenangan Pak Harim pengeluaran hanya 500 juta kebawah, bila diatas itu harus melapor ke Dir Pak Kirana, karena mendapat Instruksi untuk pengamanan Gedung.

Hakim, anda mengenal Sely?, tanya pada saksi Dede, "saya kenal anak buah saya, saya ada perintahkan musnahkan barang bukti karena panik tidak tahu, tolong dibawa ke kantor saya di Cikini Raya 95, saya di Cikini Raya 98", ujar saksi Dede.

"Saya tidak pernah memerintahkan memusnahkan saja bukti di kantor," ujar Dede

Saksi Benharnt mengatakan, benar ada saya memakia 4 No HP seluler ini, dan benar ini semua transkrif pembicaraan saya dengan anggota saya saat setelah penangkapan bupati saat Pilkada.

Saksi Chery silkon mengatakan menanyakan tentang pencairan dana 8 cek lebih 2 miliar. "Kenapa Pak Dede tidak tanya ke saya tentang pancairan dana itu?", tanya Pak Hartati Murdaya.

Saksi Dede menjawab, "saya tidak pernah berkomunikasi dengan Ibu Hartati, yang seringkan berkomunikasi Pak Ansori dan Pak Toto", ujar saksi

Terdakwa Hartati bertanya dan mengeluh saksi, kita kan satu agama mengapa tidak laporkan kesana ada permintaan uang itu, dan pengeluaran sebesar itu kan aneh pengeluaran dana seperti itu," ujar Hartati.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Suap Buol
 
• Selepas Diperiksa KPK Totok Lestiyo Memilih Kabur dari Wartawan
 
• Saiful Mujani Kembali Dipanggil KPK
 
• Kasus Suap Bupati Buol, KPK Tetapkan Toto Listyo Sebagai Tersangka Baru
 
• Divonis 7 Tahun 6 Bulan Penjara, Amran Batalipu Ajukan Banding
 
• Usai Vonis, Hartati: KPK Salah Menentukan Pasal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]