JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi hari Senin (18/3) akan menggelar sidang perdana gugatan kecurangan Pilkada Jawa Barat. Gugatan itu diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 5 Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (pemohon).
Pemohon menggugat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tiap-tiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Jawa Barat tertanggal 4 Maret 2013.
Menurut pemohon, KPU telah melakukan beberapa pelanggaran yang telah mengganggu pelaksanaan Pemilu Kada Provinsi Jawa Barat.
Diantaranya kesalahan DPT, dengan adanya temuan DPT Ganda yang mengakibatkan banyak warga Jabar tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dan adanya dugaan penggelembungan DPT, yang disebabkan dengan adanya temuan DPT ganda, dan pemilih yang menggunakan kartu undangan pemilih yang sudah meninggal dunia.
Adanya dugaan money politics yang dilakukan pasangan nomor 4 di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kemudian, ditemukannya foto copy dari Formulir C-6 tanpa tandatangan KPPS beredar dan dipergunakan untuk memilih dengan alasan jumlah DPT yang membengkak.
Juga adanya temuan selebaran gelap yang isinya menjelekkan pasangan Nomor urut 5, adanya keterlibatan aparatur pemerintahan daerah dalam pemenangan pasangan Nomor urut 4 Aher dan Dedi Mizwar.
Seperti diketahui, KPU Jawa Barat telah mengumumkan hasil rekpitulasi hasil Pemilu Kada Jawa Barat dengan kemenangan pasangan Nomor urut 4, yang merupakan Cagub Incumbent dari PKS yang berpasangan dengan artis Dedi Mizwar. Sidang ini akan dilanjutkan Senin pekan depan (25/3) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan akan diketuai Hakim Konstitusi Akil Mochtar.(bhc/put) |
