Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus Apartemen
Sidang Gugatan PPRS Apartemen Cempaka Mas Ditunda
Tuesday 21 Jan 2014 20:22:41

Sekjen (PPRS) tandingan apartemen Cempaka Mas Jakarta Pusat, yang Juga Pengacara Keluarga Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Palmer Situmorang SH. MH (kanan).(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang gugatan perdata dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) PT. Duta Pertiwi Tbk, yang selama ini sebagai pengelola resmi dari Apartemen Cempaka Mas di Jakarta Pusat, batal di gelar. Sidang yang rencananya pada siang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda hingga Selasa (29/1) Minggu depan.

Sebelumnya, malam tadi sempat terjadi keributan antar warga sesama penghuni apartemen terkait 2 kepengurusan pengelolaan listrik dan air di apartemen, yang saat ini diambil oleh pengelola (PPRS) baru yang dimotori oleh Palmer Situmorang.

Dalam agenda sidang pihak penggugat PT. Duta Pertiwi,Tbk rencana di dampingi Erwin Kalo, sementara pihak pengelola baru (PPRS) yang dimotori Suarip Kadi dan Palmer Situmorang, mereka yang dianggap sebagai pengurus resmi hasil rapat dari warga pada bulan Agustus tahun 2013 lalu. Dimana terbentuk dan di Ketuai Tony Sunanto, Sekjen Palmer Situmorang, S.H dan Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi, sebagai Dewan Pembina.

Menurut, Palmer Situmorang, seharusnya tidak perlu sampai terjadi ribut-ribu antar warga penghuni sesama apartemen. Palmer yang hadir dan di temui di PN Jakarta Pusat mengaku, kehadiranya bukan sebagai kapasitas pengacara (PPRS) baru, namun Palmer membenarkan dirinya sebagai Sekjen dari (PPRS) yang baru dibentuk pada Agustus 2013 lalu.

"Saya bukan sebagai lawyer PPRS, saya Sekjen PPRS yang dibentuk pada Agustus tahun lalu, kami disini di gugat dan tidak perlu pake lawyer, biar saja warga yang hadapi," ujar Palmer Situmorang di PN Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Menurutnya, Karena pengelola PPRS, yang lama di bawah PT. Duta Pertiwi, Tbk, telah memungut uang PLN dan Air pam dari warga. Palmer berupaya agar pemungutan itu kedepan berada dibawah (PPRS) yang dimotorinya bersama Saurip Kadi dan berjanji tidak akan mengenakan (PPN) kepada warga apartemen.

"Sebab dari PLN itu tidak di kenakan PPN, juga begitu cukup itu saja bisa selesai gak usah ribut-ribut lagi," ujar Palmer Situmorang.

Pada malam sebelumnya, salah seorang warga keturunan India dari (PPRS) bentukan Palmer, mengatakan akan mengerahkan ratusan bahkan ribuan warga Apartemen di PN Jakarta Pusat, ternyata hingga sidang ini batal digelar semua tidak terbukti benar adanya.

Dari pantauan pewarta BeritaHUKUM.com, Palmer Situmorang hanya ditemani salah seorang warga Apartemen yang juga rekanya mengaku bernama Herman. Herman juga mengaku sebagai pengurus dari Kadin DKI, sambil menunjukan foto surat pengangkatan dirinya di Kadin melalui HP tabletnya.

Menurut Herman, banyak warga lain yang mendukung langkah dari Palmer Situmorang dengan (PPRS) baru, bahkan Herman menjelaskan di Apartemen Cempaka Mas ada adik mantan Waka Polri, Purnawirawan Komjen Pol Yusuf Manggabarani.

"Ada salah satu warga pemilik ruko di apartemen Cempaka Mas, Pak Husni Manggabarani, juga mendukung PPRS, beliau itu, adiknya pak Yusuf Manggabarani, mantan Waka Polri, namun kondisi beliau saat ini sedang sakit, di Banjarmasin," jelas Herman.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Apartemen
 
• Terbentuknya P3SRS Apartemen Cervino Village Semoga Dapat Menjadi Contoh yang Lain
 
• Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran, Dikhawatir Jadi Cluster Baru Pandemi Covid-19
 
• Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
 
• Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies
 
• Prahara Kepengurusan PPPSRS di Kemayoran
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]