Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019
2018-10-22 11:42:26

Tampak suasana saat seminar PPRA ke-58 Lemhanas RI di gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10).(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menggelar seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII (ke-58) Lemhannas RI dengan tema 'Kesadaran Politik Masyarakat Sebagai Tolok Ukur Kematangan Berdemokrasi' di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Seminar berjudul "Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Guna Menyukseskan Pemilu 2019" ini dibuka langsung dan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Dalam sambutannya, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan, keberhasilan seminar ini bagi peserta PPRA ke 58 pada tingkatnya menjadi indikator kemampuan para peserta dalam menyerap dan memahami berbagai materi selama mengikuti pendidikan Lemhannas.

"Para peserta diharapkan mampu menuangkan ilmu dan pengetahuannya dalam bentuk hasil sementara seminar yang strategis dengan menggunakan kemampuannya yang utuh, menyeluruh dan terpadu khususnya peningkatan kesadaran politik masyarakat guna menyukseskan Pemilu 2019," kata Agus Widjojo.

Menurut Agus, berdasarkan makalah seminar yang telah dirumuskan dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik masyarakat belum optimal. "Hal ini dapat dilihat dari indikator keterlibatan masyarakat dalam proses Pemilu, keterlibatan dalam kemajemukan dan penghargaan terhadap hak-hak sipil," jelas Gubernur Lemhannas.

Sementara itu, lanjut Agus, indeks demokrasi Indonesia berada pada peringkat ke 68 dengan angka 70,09. Hal ini menunjukkan proses demokrasi dan pluralisme, partisipasi politik dan kebebasan sipil masih harus ditingkatkan.

"Saya berharap hasil seminar yang akan saudara rumuskan sesuai dengan saran dan masukan dari peserta seminar berisikan analisis cermat berdasarkan data nyata yang menghasilkan rekomendasi kolektif serta memuat hal-hal baru yang belum ada," harapnya.

"Saya harapkan hasil seminar ini nanti dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat guna menyukseskan Pemilu 2019," tutup Gubernur Lemhannas.

Seminar dihadiri para narasumber, pembahas dan penanggap, diantaranya, Ketua DKPP Hardjono, Sekjen Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johny G Plate, Prof. Muhlis Hamdi, dan Dr. Gun Gun Heryanto. Serta diikuti ribuan peserta dari berbagai komponen masyarakat, seperti TNI-Polri, Lembaga dan organisasi masyarakat.(bh/mos)



 
Berita Terkait Pemilu
 
Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]