JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait sengketa cacat hukum pada saat pemilihan Presiden 9 Juli lalu, pihak tim Advokasi Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa melalui Partai Persatuan Pembagunan (PPP) di dalam Partai Koalisi Merah Putih Permanen memberikan apresiasi dukungannya dengan cara menempuh jalur hukum melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Gugatan ini adalah piranti legal yang diamanahkan konstitusi untuk memastikan tidak adanya kecurangan oleh penyelenggara pemilu," terang Jenderal DPP PPP Ir. H. M. Romahurmuziy, MT, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP, saat memaparkan keterangan persnya, Sabtu (26/7).
Menurut Romy, Sapaan Romahurmuzy, PPP berharap semua pihak menghormati pengunaan hak konstitusional ini guna memastikan tercapainya "due process of law" yang fair dan bermartabat, serta menjadikan panggung konstitusional ujung tombak terakhir, final, dan mengikat atas kontestasi Pilpres 2014.
"DPP PPP juga menginstruksikan seluruh kader PPP dari Sabang sampai Merauke di seluruh tingkatan untuk berlebaran dengan tenang, menyerahkan kontestasi ini sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, serta tetap menjaga kekompakan dalam Koalisi Merah-Putih" tegasnya.
PPP, lanjutnya, tetap mendukung digunakannya sejumlah langkah hukum lainnya melalui gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Kepolisian, dan Ombudsman.
"Gugatan-gugatan ini bukanlah bentuk ketidaksiapan kalah dari pasangan Prabowo-Hatta, tapi upaya untuk meluruskan demokrasi di Indonesia dan menjadikan pemilu presiden sebagai kontestasi yang bermartabat," ujarnya.
Mengigatkan sekaligus memberikan pendidikan politik pada rakyat atas ditempuhnya langkah-langkah Advokasi dalam negara demokrasi konstitusional atas gugatan pasangan Prabowo-Hatta ke MK yang legal, terukur, dan mengikat, sebagaimana hal yang sama ditempuh pada Pemilu legislatif 2014. Namun pada kesempatan tersebut, PPP juga menghormati hasil kerja keras penyelenggara pemilu, yang telah berhasil menyelengarakan Pilpres dengan aman dan kondusif.
Kendati demikian seperti yang tertuang pada undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, Romy yang juga duduk di parlemen sebagai Ketua Komisi IV DPR RI memaparkan, telah memberikan jalur konstitusional untuk melakukan gugatan atas hasil Pilpres 2014 yang dinilai penuh kejanggalan terstruktur.
"Kejanggalan tersebut antara lain, adanya indikasi ratusan TPS (tempat pemungutan suara) di beberapa kabupaten di Papua, dimana pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nol suara," katanya.
Selain itu, kata dia, adanya enam modus dugaan pelanggaran UU Pilpres yang ditengarai penyelenggara Pemilu melakukan pengabaian atas surat edaran KPU, paling tidak di 52.000 TPS di seluruh Indonesia.
PPP memberikan dukungan penuh kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang menempuh jalur hukum, yakni melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
"Gugatan ini adalah piranti legal yang diamanahkan konstitusi untuk memastikan tidak adanya kecurangan oleh penyelenggara pemilu," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, melalui siaran persnya yang diterima Sabtu.
Menurut Romy, panggilan Romahurmuziy, PPP berharap semua pihak menghormati penggunaan hak konstitusional ini guna memastikan tercapainya "due process of law" yang fair dan bermartabat serta menjadikannya sebagai panggung konstitusional terakhir, final, dan mengikat atas kontestasi Pilpres 2014.
Ia menegaskan DPP PPP juga menginstruksikan seluruh kader PPP dari Sabang sampai Merauke di seluruh tingkatan untuk berlebaran dengan tenang, menyerahkan kontestasi ini sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, serta tetap menjaga kekompakan dalam Koalisi Merah-Putih(dbs/aktual/bhc/bar). |
