Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Penangkapan Aktivis
Sejumlah Aktivis Ditangkap, Rezim Jokowi Tunjukkan Fobia Kritik
2017-04-06 10:46:11

Ilustrasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rapim Polri, di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jaksel.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Mashuri Mashuda menilai, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mulai menunjukkan gejala fobia terhadap kritik.

Penangkapan sejumlah aktivis dengan tuduhan makar adalah salah satu indikasinya. "Penangkapan aktivis menandakan bahwa pemerintah fobia terhadap kritik. Rezim Jokowi takut hadapi kritik dari masyarakat," ucap Mashuri kepada SINDOnews, Rabu (5/4).

Mashuri menilai, sikap pemerintah yang kini menunjukkan indikasi alergi terhadap kritik dari masyarakat sangat bertentangan dengan pencitraan yang dilakukan Presiden Jokowi.

Selama ini kata Mashuri, Jokowi selalu mengindentikkan dirinya sebagai pemimpin dekat rakyat dan siap dikritik. Alih-alih tahan terhadap kritik, pemerintah justru menangkap pihak yang kritis dengan tuduhan makar.

"Dulu dia (Jokowi) indentikkan diri sebagai pemerintah yang dekat dengan rakyat. Nantang untuk didemo. Sekarang kok alergi kritik," ketus Mashuri.

Sementara, penangkapan sejumlah aktivis dari kalangan nasionalis dan Islam beberapa waktu belakangan ini dinilai berlebihan. Terlebih bila para aktivis tersebut dituduh berupaya melakukan makar terhadap pemerintahan sah di republik ini.

"Kami kira tuduhan polisi terkait adanya upaya permufakatan makar terlalu berlebihan," kata Komandan Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Mashuri Mashuda.

Mashuri mengatakan, mustahil ada pemufakatan makar di balik aksi-aksi yang dilakukan umat Islam dalam mengkritisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait penegakan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Sudah terbukti aksi bela Islam dari jilid pertama hingga jilid terakhir selalu berlangsung damai," ucap Mashuri.

Mashuri pun mendesak Polri untuk membeberkan alat bukti yang mereka miliki sehingga menuding dan menangkap para aktivis dengan tuduhan makar. "Apa buktinya kalau mereka mau makar. Coba polisi Beberkan," ucap Mashuri.(maf/sindownews/bh/sya)


 
Berita Terkait Penangkapan Aktivis
 
Nasihat Prof Yusril kepada Ustadz Alfian Tanjung: Jangan Goyah, Sampaikan Keberanaran
 
Kasus Penangkapan Mahasiswa Indonesia Jangan Terjadi Lagi
 
Fadli Zon: Masih Ada Diskriminasi Penindakan Hukum
 
Sejumlah Aktivis Ditangkap, Rezim Jokowi Tunjukkan Fobia Kritik
 
Polisi Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Firza Husein
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]