JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah terus memonitor realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan akan segera mengambil langkah dan kebijakan strategis terkait alokasi BBM bersubsidi tesebut. “Sekarang ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sedang merumuskan pengendalian subsidi BBM, agar lebih tepat sasaran,” tegas Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, pada Kamis (21/3) kemarin, di Jakarta.
Pihaknya mengakui, meskipun dalam tiga bulan pelaksanaan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 saat ini ada tren melewati kuota yang ditetapkan, pemerintah masih memiliki sejumlah opsi sebelum opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dilaksanakan.
Firmanzah menilai, saat ini ada tren konsumsi BBM bersubsidi akan melampaui kuota yang telah dialokasikan pada APBN 2013. “Ini kan baru tiga bulan awal APBN 2013 berjalan, masih tetap dimonitor konsumsi BBM. Sampai sekarang meskipun beberapa kalangan memperkirakan masih ada potensi BBM bersubsidi akhir tahun 2013 akan melebihi kuota dari sebesar 46 kilo liter. Tapi itu masih potensi, karena saat ini masih baru awal tahun anggaran,” katanya.
Apabila kelak kuota BBM bersubsidi habis dan perlu penambahan seperti yang terjadi pada 2012 lalu, menurutnya, pemerintah tidak akan serta merta memilih opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Dari pengalaman pada tahun 2012 lalu, untuk menutup tambahan subsidi BBM yang melebihi kuota, pemerintah memilih melakukan efisiensi dengan mengalihkan anggaran belanja yang tidak prioritas, seperti biaya rapat, biaya perjalanan dinas, dan biaya administrasi yang digunakan untuk menambah alokasi kuota BBM bersubsidi.(dep/bhc/opn) |
