Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Bansos
Satukan Persepsi, Sigit Wibowo Hadiri Rakoor Hibah dan Bansos
2019-12-07 07:14:10

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama Sekretaris Komisi IV Salehuddin, dan Yeni Eviliana serta Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Jauhar Efendi pada Rapat Koordinasi Hibah dan Bansos Kaltim Tahun 2019 di Hotel Aston, Balikpapan.(Foto: Istimewa)
BALIKPAPAN, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengaku mengapresiasi acara Rapat Koordinasi Hibah dan Bantuan Sosial se Kaltim Tahun 2019, di Hotel Aston, Senin (2/11) lalu.

Menurutnya, acara yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat tersebut dinilai penting guna menyamakan persepsi terkait rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kaltim Tahun Anggaran 2019.

Pada acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota Se Kaltim itu, ia menyebutkan bahwa rakoor tersebut menjadi strategis dikarenakan membahas evaluasi terhadap pelaksanaan hibah dan bansos 2019.

"Membedah berbagai persoalan dan kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota selama setahun terakhir sekaligus melakukan evaluasi dan mencari jalan keluarnya agar di Tahun 2020 bisa lebih baik," ucap Sigit didampingi Sekretaris Komisi IV Salehuddin, dan Yenni Eviliana.

Dikatakan Politikus PAN itu bahwa penyamaan persepsi juga bertujuan untuk menghindari keragu-raguan khususnya bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait hibah dan bansos sebab harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

"Hibah dan bansos memang selalu menjadi sorotan karena itu pemerintah selaku pelaksana administrasi juga harus lebih berhati-hati terlebih perlu memperhatikan kelengkapan sejumlah persyaratan seluruh objeknya, salah satunya adanya rekomendasi dari instansi terkait seperti kalau objek hibah atau bansos bergerak dibidang keagamaan maka wajib ada rekomendasi dari Kementerian Agama," tuturnya.

Mewakili Gubernur Kaltim, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Jauhar Efendi selaku narasumber membawakan materi tentang kebijakan pemerintah provinsi Kaltim dalam pemberian bantuan hibah dan bansos.

Ia menjelaskan hibah dan bansos memiliki pengertian yang berbeda sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pergub Kaltim Nomor 54 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian hibah dan bansos.

Menurut dia, hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa beri pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan diperuntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Sedangkan Bansos ialah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. "Hibah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bantuan sosial bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial," jelasnya.

Prinsip hibah dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemprov Kaltim sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. "Asas keadilan maksudnya adalah keseimbangan distribusi penerimaan hibah," imbuhnya. (hms4/dprd/bh/gaj)


 
Berita Terkait Bansos
 
Kapolda Metro Bagikan 4.000 Paket Bansos Presiden untuk Purnawirawan Polri dan Mitra Inkoppol
 
Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015
 
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
 
Baru 280 Daerah Perbarui DTKS, KPK Minta Validasi Data Penerima Bansos
 
Satukan Persepsi, Sigit Wibowo Hadiri Rakoor Hibah dan Bansos
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
Selebgram Nathalie Holscher Menjadi Mualaf Didampingi Sule
Polda Metro Kembali Bongkar Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Diamankan
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19
Tetap Gelar Pilkada, ETOS Institute Sebut Pihak Legislatif dan Eksekutif Sudah Gelap Mata!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19
BNN Tangkap Oknum Anggota DPRD Palembang, Sita 5 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan
Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]