Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
ASEAN
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
2021-10-26 21:37:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Krisis Myanmar menduduki puncak agenda pembicaraan KTT ASEAN yang digelar secara virtual, Selasa (26/10). Pemimpin junta militer Myanmar dikecualikan dalam pertemuan tersebut, tapi Biden dilaporkan akan hadir.

Para pemimpin ASEAN memulai KTT tahunan mereka pada Selasa (26/10) tanpa kehadiran pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing. Ini adalah pengecualian yang jarang terjadi, mengingat ASEAN dikenal sebagai kelompok regional yang menganut prinsip tidak campur tangan.

Brunei Darussalam yang bertindak sebagai tuan rumah KTT sebelumnya telah mengatakan, ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar. Tapi Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Senin malam menyatakan, pihaknya hanya akan menyetujui kepala negara atau perwakilan menteri untuk hadir di KTT tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kursi perwakilan Myanmar akan kosong di dalam KTT.

Keputusan untuk mengecualikan Min Aung Hlaing diambil oleh para menteri luar negeri anggota ASEAN pada 15 Oktober lalu. Kepala junta militer Myanmar itu dianggap gagal menerapkan rencana perdamaian ASEAN untuk Myanmar, termasuk mengakhiri permusuhan, memulai dialog, mengizinkan bantuan kemanusiaan dan memberikan akses penuh bagi utusan khusus di negara itu.

Sejak menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu, militer Myanmar telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menangkap ribuan lainnya, demikian menurut laporan kelompok Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Sanksi paling signifikan

Aaron Connelly, seorang pakar Asia Tenggara dari International Institute for Strategic Studies menyebut keputusan ASEAN mengecualikan kepala junta militer dalam KTT "sangat signifikan."

"Ini adalah sanksi paling signifikan yang pernah diberikan ASEAN kepada negara anggota, dan itu adalah respons langsung atas ketidakpatuhan yang telah kita lihat dari [junta]," katanya dalam sebuah diskusi panel pada Senin (25/10), seperti dilansir dari AFP.

Meski begitu, ASEAN dinilai tidak mungkin mengambil tindakan lebih jauh, seperti misalnya menangguhkan keanggotaan Myanmar. Pertemuan minggu ini pun dinilai hanya memiliki sedikit peluang dalam menghasilkan keputusan yang dapat mendorong perubahan terkait junta militer di Myanmar.

"ASEAN terpecah atas masalah Myanmar. Rasanya tidak mungkin ada progres nyata [dari pertemuan]," ujar seorang diplomat Asia Tenggara yang berbicara secara anonim kepada AFP.

Presiden AS Joe Biden ikut ambil bagian

Selain masalah Myanmar, isu-isu lain yang kemungkinan akan turut dibahas adalah sengketa Laut Cina Selatan dan pandemi COVID-19.

KTT tahun ini diselenggarakan secara online karena kesulitan perjalanan yang berhubungan dengan pembatasan pandemi.

Presiden AS Joe Biden dilaporkan akan mengambil bagian dalam KTT AS-ASEAN yang akan digelar di hari yang sama setelah para pemimpin ASEAN mengadakan pembicaraan.

Biden juga akan bergabung dalam pertemuan puncak pada Rabu (27/10) bersama dengan Perdana Menteri Cina Li Keqiang dan pemimpin dunia lainnya.

Ini adalah pertama kalinya dalam empat tahun seorang presiden AS ikut bergabung dalam KTT ASEAN. Biden dinilai tengah mengumpulkan dukungan di Kawasan untuk melawan ekspansi dan upaya hegemoni Cina.(gtp/as/Reuters/AFP/DW.com/bh/sya)


 
Berita Terkait ASEAN
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
 
PKS: Soal Myanmar, Perlu Ada Langkah Konkret Pemimpin ASEAN
 
Kudeta Militer di Myanmar Coreng Citra Demokrasi ASEAN
 
Menteri Mahfud MD Sebut 5 Hal Penting Menjaga Keamanan Bersama di ASEAN
 
Presiden SBY Tawarkan Bantuan Kemanusiaan Ke PM Myanmar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hormati Keputusan MK, Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja
Pemerintah Batasi Masuknya WNA, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat untuk Tanggulangi Varian Baru
Letusan Senjata Anggota Ditlantas Polda Metro Akibatkan Satu Orang Tewas, Ini Respons Kompolnas
Sindikat Narkotika di Rawa Kalong, Gunung Sindur Bogor Dituntut Hukuman Mati
Dua Pakar Hukum Angkat Bicara Soal Proses Persidangan Kasus ASABRI
Penembakan di Tol Bintaro Terungkap, Polisi: Pelaku Ipda OS Anggota PJR Polda Metro
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi
Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba
Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos
Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI
Operasi Zebra Jaya 2021 Kedepankan Edukasi Pelanggar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]