JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah dan kebijakan presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk rakyat. Menurutnya, hal ini merupakan tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan Parlementaria pada Rabu, (16/12). Saleh pun berharap vaksinasi itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, mengingat vaksinasi gratis tersebut sudah menggema saat rapat Komisi IX dengan pemerintah beberapa hari lalu.
"Aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan menkes dan beberapa kementerian/lembaga terkait minggu lalu. Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati," ujarnya.
Saleh mengapresiasi bahwa ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, menurutnya masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin, sebab yang mampu dan tidak mampu juga akan diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis.
Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesaknya untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.
"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," tukas Saleh.(hs/er/DPR/bh/sya)
|
