Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemalsuan
Saksi: Rekening Perusahaan CV Prima Ekspres, Tiga di BCA dan Satu di Bank MaS
2019-12-17 10:02:24

Suasana saat sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan dengan terdakwa Rudy Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan dengan terdakwa Rudy Kurniawan Sukolo alias Rudy kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim Desbeneri Sinaga ini, kembali mendengarkan keterangan saksi Sandra Setiawan sambil memeriksa bukti-bukti keterangannya Kamis (12/12) lalu, terkait kepemilikan empat rekening CV Prima Ekspres. Yakni ada tiga rekening di Bank BCA dan satu di Bank Multiartha Sentosa (MaS).

Didepan persidangan, Sandra menjelaskan perihal kepemilikan rumah kos-kosan yang berada di wilayah Jakarta Barat. Tapi dia tidak mengetahui secara pasti apakah kreditnya sudah lunas atau belum.

"Saya hanya mengetahui ada rumah dan tempat kos-kosan. Tetapi saya tidak tahu apakah sudah lunas atau belum," ucapnya.

Selanjutnya jaksa penuntut umum (JPU) Santoso menanyakan kepada Sandra apakah dirinya mengetahui ada peralihan hutang dari CV Prima Ekspres kepada perusahaan milik Rudi.

"Karena CV Prima Ekspres sudah mundur usahanya. Lalu dari pihak Bank MaS menyarankan agar hutang dialihkan. Sebab ada perusahaan lain yang dipimpin oleh Pak Rudi," ungkap Sandra.

Mendengar ucapan Sandra tersebut majelis hakim yang diketuai Desberi Sinaga tersebut sontak menyatakan apakah benar peralihan hutang tersebut atas inisiatif pihak Bank MaS. Sebab, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, mengatakan peralihan utang itu berdasarkan masukan dari terdakwa Rudi.

"Jadi mana yang benar (keterangan saksi)? Jangan menimbulkan masalah baru. Kalau tau bilang tau. Jangan ditambah atau dikurangi. Sebab anda sudah disumpah nanti bisa kena sumpah palsu," kata Desbeneri, menegaskan kepada saksi Sandra, keterangan palsu itu 7 tahun penjara, ucapnya.

Selanjutnya saksi Sandra terdiam. Lalu kembali dicecar pertanyaan mengenai penandatangan surat perpanjangan hutang dari Bank MaS kepada CV Prima. Sandra mengatakan mengetahuinya.

"Saya tau soal penandatangan surat perpanjangan hutang. Sebab setelah ditandatangani surat itu. Kemudian diambil oleh kurir dan kembali lagi kepada saya," tandasnya.

Setelah mendengarkan keterangan Sandra, saksi selanjutnya yang hedak diperksa adalah istri terdakwa Rudy. Kendati demikian dirinya tidak jadi bersaksi di persidangan.

"Ya sudah kalau tidak mau bersaksi, tidak apa-apa. Daripada nanti jadi retak hubungan rumah tangga," pungkas ketua majelis hakim Desbeneri sembari menutup persidangan.(bh/ams)


 
Berita Terkait Pemalsuan
 
Advokat Moin Tualeka SH Laporkan Suko Sudarso
 
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta
 
Pemalsu Tanda Tangan Dihukum 1,8 Tahun Penjara
 
Pemalsu Tanda Tangan Dituntut 3 Tahun Penjara
 
Terdakwa Pemalsu Tanda Tangan Ditegur Hakim di PN Jakpus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]