JAKARTA-Meski Komite Etik KPK sudah merencanakan untuk memeriksa Deputi Penindakan Ade Rahardja, Serikat Pengacara Rakyat (SPR) tetap akan melaporkan yang bersangkutan atas dugaan dugaan pelanggaran etik. Pasalnya, ia melakukan pertemuan dengan Muhammad Nazaruddin selaku anggota Komisi III DPR RI dan politisi Partai Demokrat lainnya.
Dalam rilis persnya yang diterima redaksi BeritaHukum.com, SPR menduga kuat Ade Rahardja melakukan pelanggaran kode etik, karena dua alasan. Pertama, seharusnya Ade Rahardja sebagai pejabat KPK tidak menghadiri pertemuan Nazaruddin cs yang terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri, 2010.
Sebab, pertemuan pertama beberapa bulan sebelumnya itu, adanya pembicaraan soal penanganan kasus yang di KPK. Dalam konteks ini, Ade diduga melanggar poin kedua aturan interaksi dalam Kode Etik Pegawai KPK.
Sedangkan yang ledua, tampak aneh jika Ade Rahardja mengaku Nazaruddin memintanya menghentikan penanganan kasus Kemenkes dan Kemenakertrans dalam pertemuan kedua itu. Dan, justru Ade tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Nazaruddin yang telah melakukan pelanggaran saat itu. Padahal, permintaan Nazaruddin tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai delik pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung.
"Kami tetap akan melaporkan dugaan pelangaran kode etik pegawai KPK oleh Ade Rahardja ke Komite Etik KPK pada Senin (8/8) nanti. Kami merasa perlu untuk membuat laporan, agar Komite Etik bisa bekerja lebih sistematis dan terarah," kata juru bicara SPR, Habiburokhman dalam rilis tersebut.
Berdasarkan dua dugaan pelanggaran itu, Ade Rahardja tidak bisa lagi berdalih bahwa ia menemui Nazaruddin karena Nazaruddin adalah anggota Komisi Hukum DPR yang berhak memanggil warga negara untuk bertemu. “SPR pun perlu mempertanyakan ada apa dengan Ade Rahardja yang masih mau menemui Nazaruddin,” tandasnya.(tnc/nas)
|
