Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jalan Tol
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!
2021-01-19 06:29:06

Ilustrasi. Jalan Tol.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama menanggapi perihal kenaikan tarif jalan tol pada beberapa ruas yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Beberapa kesempatan PKS selalu menyampaikan kenaikan tarif jalan tol belum saatnya dilakukan karena Indonesia masih dalam suasana krisis pandemi, sebab sektor transportasi merupakan sektor yang paling terpukul," tutur Suryadi, Senin (18/1).

Suryadi menyampaikan beberapa ruas jalan tol yang mengalami kenaikan juga belum memenuhi SPM padahal itu bersangkutan dengan keselamatan pengguna jalan.

"Berdasarkan evaluasi SPM oleh BPJT pada tahun 2008, ditemukan beberapa ruas tol yang tidak memenuhi SPM yang terkait kondisi jalan serta keselamatan," ucap Suryadi.

Suryadi memaparkan beberapa diantaranya terdapat kerusakan jalan, guardrail, marka jalan, juga lubang pada ruas tol Cikampek-Padalarang, Padalarang - Cileunyi, Pondok Aren - Ulujami, dan Jorr (E1, E2, E3).

"Sementara itu hasil evaluasi SPM jalan tol untuk tahun 2019-2020 tidak dipublikasikan dan tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan, padahal sejak tahun 2011 hingga semester 1 tahun 2018 laporan ini secara rutin dipublikasikan," ujar Suryadi.

Dia menilai tranparansi hasil evaluasi SPM tersebut berhak diketahui oleh masyarakat sebagai dasar kenaikan tarif jalan tol.

"Sebagai pengguna jalan tol tentunya masyarakat berhak tahu hasil evaluasi tersebut yang dijadikan dasar kenaikan tarif jalan tol," tandas dia.

Senada dengan suara PKS, Asosiasi Logistik Indonesia juga berpendapat kebijakan kenaikan tarif jalan tol ini sangat berdampak langsung pada kegiatan ekonomi sehingga mereka beralih ke jalur non tol sebagai alternatif pengiriman logistik.

"Akibatnya saat ini banyak truk yang kembali melewati jalur kota yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya jalan tol, yaitu sebagai tulang punggung jalur logistik," kata Suryadi.

PKS meminta agar Pemrintah dapat meninjau kembali terhadap kenaikan tarif jalan tol serta transparan dalam mempublikasikan evaluasi SPM supaya masyarakat pengguna mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dasar kenaikan tarif tol tersebut.

"Hal ini juga agar tidak memicu kenaikan biaya logistik dan mengembalikan jalan tol kepada fungsinya semua, yaitu sebagai tulang punggung logistik. Sebab, ini berdampak kepada masyarakat luas dan UMKM yang membutuhkan pasokan logistik yang cepat dan murah," pesan Suryadi.

Sementara, penetapan tarif baru delapan ruas jalan tol bebas hambatan tadi malam telah resmi diberlakukan Minggu (17/01/2021) pukul 00.00 WIB.

Delapan ruas tol tersebut memang dimiliki dan dikelola oleh lima BUJT yakni, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Toll Road, PT Marga Lingkar Jakarta, serta PT Jakarta Lingkar Baratsatu.

Berikut besaran tarif baru dari masing-masing ruas tol tersebut:

Tarif Tol JORR Ruas E1, E2, W2U, W2S, S, dan ATP
Golongan I: Rp 16.000
Golongan II: Rp 23.500
Golongan III: Rp 23.500
Golongan IV: Rp 31.500
Golongan V: Rp 31.500

Tarif Tol JORR Ruas Pondok Aren Bintaro-Viaduct Ulujami
Golongan I: Rp 3.000
Golongan II: Rp 4.500
Golongan III: Rp 4.500
Golongan IV: Rp 6.500
Golongan V: Rp 6.500

Tarif Tol Surabaya-Gempol Sistem Terbuka (Dupak-Waru)
Golongan I: Rp 5.000
Golongan II: Rp 8.000
Golongan III: Rp 8.000
Golongan IV: Rp 10.500
Golongan V: Rp 10.500

Tarif Tol Sistem Tertutup (Waru-Porong)
Golongan I: Rp 9.000
Golongan II: Rp 14.000
Golongan III: Rp 14.000
Golongan IV: Rp 18.500
Golongan V: Rp 18.500

Tarif Tol Sistem Terbuka (Kejapanan-Gempol)
Golongan I: Rp 3.000
Golongan II: Rp 5.000
Golongan III: Rp 5.000
Golongan IV: Rp 6.500
Golongan V: Rp 6.500

Tarif Tol Palimanan-Kanci
Golongan I: Rp 12.500
Golongan II: Rp 18.000
Golongan III: Rp 18.000
Golongan IV: Rp 30.000
Golongan V: Rp 30.000

Tarif Tol Kanci-Pejagan
Golongan I: Rp 29.500
Golongan II: Rp 44.500
Golongan III: Rp 44.500
Golongan IV: Rp 59.500
Golongan V: Rp 59.500

Tarif Tol Pejagan-Pemalang
Golongan I: Rp 60.000
Golongan II: Rp 90.000
Golongan III: Rp 90.000
Golongan IV: Rp 120.000
Golongan V: Rp 120.000

Tarif Tol Cipularang
Golongan I: Rp 42.500
Golongan II: Rp 71.500
Golongan III: Rp 71.500
Golongan IV: Rp 103.500
Golongan V: Rp 103.500

Tarif Tol Padaleunyi
Golongan I: Rp 10.000
Golongan II: Rp 17.500
Golongan III: Rp 17.500
Golongan IV: Rp 23.500
Golongan V: Rp 23.500.
(dbs/PKS/kontan/bh/sya)


 
Berita Terkait Jalan Tol
 
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!
 
Legislator Prihatin Ambruknya Konstruksi Jalan Tol Cibitung-Cilincing
 
Legislator Desak Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Tol Belmera
 
Tuntut Ganti Untung Lahan Proyek Jalan Tol, Projo Mengeluh ke DPRD Kaltim
 
Hadiri Peresmian Tol, Begini Kata Ketua DPRD Kaltim Makmur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Surat Telegram Kapolri Ini Perketat Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Polri
Pengawasan Berlapis Paminal dan Itwasum, Korlantas Tegaskan Tender Pengadaan Barang Sesuai Ketentuan
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Tersangka Kasus Indosurya Tak Ditahan, LQ Indonesia Lawfirm: Polri 'Tumpul Keatas, Tajam Kebawah'
Tembak Mati Anggota TNI dan 2 Pelayan Cafe, Oknum Polisi Ini Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Tradisi Menulis Harus Menjadi Bagian dari Kader Muhammadiyah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan
Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Data BPBD: Jumlah RW Tergenang Banjir DKI Lebih Rendah Dibanding Tahun 2015
Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
Achmad Midhan: Apabila Diteruskan Pengadilan Habib Rizieq akan Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]