Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 

SBY Minta Perusahaan Bongkar Muat Perhatikan Upah Buruh
Saturday 06 Aug 2011 21:51:34

Istimewa
JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Sabtu (6/8/2011), sore. Presiden tiba didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Mereka antara lain Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan sejumlah menteri lainnya.

Presiden juga meninjau kesiapan pelaksanaan mudik Lebaran di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Presiden khusus meninjau langsung terminal pelabuhan penumpang Pelni dan kantor Pelindo II. Sidak dilakukan sekaligus berbuka puasa bersama di pelabuhan tersebut. Beda dengan sidak biasanya, penyambutan terhadapnya sudah disiapkan jauh hari sebelumnya.

Ruang tunggu atau terminal penumpang di pelabuhan yang ikut ditinjau Presiden, sepertinya baru saja dicat. Beberapa tiang besi dan dinding terlihat masih baru habis dipoles dengan cat. Apalagi aroma cat masih menusuk hidung. Pedagang asongan atau pedagang kaki lima didalam ruang tunggu penumpang, tidak ada sama sekali. Lapak pedagang ditutup rapat dengan kain sehingga terlihat rapi dan bersih.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY meminta seluruh pihak terkait, baik PT Pelindo II maupun perusahaan bongkar muat di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, untuk memerhatikan kesejahteraan para buruh di sana. Pasalnya, upah buruh di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi DKI Jakarta. "Saya meminta kepada pimpinan Pelindo bersama dunia usaha untuk memerhatikan nasib para pekerja," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Koperasi Karya Sejahtera Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok, Yono Sukardi, menuturkan setiap buruh menerima upah Rp1,1 juta per bulan. Sedangkan pengakuan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang ikut dalam peninjauan tersebut, menyatakan, UMR untuk DKI Jakarta sekitar Rp 1,2 juta. Upah sebesar Rp 1,1 juta tersebut merupakan kesepakatan antara para buruh dengan pengusaha.(riz/dbs)



 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]