Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 

Rusia Tolak Sanksi Baru Bagi Iran
Wednesday 09 Nov 2011 23:22:11

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov (Foto: Gstatic.com)
MOSKOW (BeritaHUKUM.com) – Setelah memperingatkan Israel, Rusia kini memberi sinyal bakal menolak sanksi baru terhadap Iran. Moskow takkan mengindahkan laporan terbaru PBB yang menyebutkan bahwa Teheran mungkin sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir.

“Sanksi tambahan buat Iran bakal dipandang oleh masyarakat internasional sebagai alat mengubah rezim di Iran,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov seperti dikutip kantor berita Interfax, Rabu (9/11).

Pernyataan Gatilov tersebut merupakan tanggapan desakan Menteri Luar Negeri Perancis, agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar rapat darurat membahas nuklir Iran. Seruan itu muncul setelah laporan terbaru Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menemukan bukti bahwa Iran sudah mengembangkan senjata nuklir sejak 2003.

Para ahli kepada surat kabar Israel, Haaretz, menilai Iran bisa memiliki senjata pemusnah missal itu dalam beberapa bulan lagi. Namun, Iran sudah berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya untuk kepentingan sipil. "Pendekatan itu tidak bisa kami terima dan pihak Rusia tidak ingin mempertimbangkan usulan itu," tandas Gatilov.

Seorang jenderal angkatan darat Iran memperingatkan bahwa negaranya akan menghancurkan Israel, jika negara zionis itu berani menyerang fasilitas nuklir Iran. Perang juga bisa menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah. Bahkan, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Iran Masud Jazayeri mengancam akan memnyerang reaktor Dimona milik Israel, bila berani menyerbu Iran

Sebelumnya Perancis dan Amerika Serikat mengatakan akan mengupayakan sanksi baru atas Iran sehubungan dengan munculnya laporan IAEA. Menlu Perancis Alain Juppe mengatakan PBB harus mempertimbangkan sanksi yang sebelumnya tidak diterapkan kepada Iran.

Sementara itu, Menlu Inggris William Hague memperingatkan kembali, agar Teheran mengubah kebijakannya. "Iran perlu mengubah arahnya. Kami menginginkan jalan ke luar melalui perundingan dan membantu Iran untuk rekonsiliasi dari waktu ke waktu."(dbs/sya)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]