Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
2020-10-22 18:56:20

Aktivis Rocky Gerung adalah filsuf Indonesia, akademisi dan intelektual publik.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Rocky Gerung menilai sikap kontradiksi Presiden Joko Widodo bisa dilihat oleh pihak asing. Hal ini disampaikannya melalui podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang di publikasikan pada Senin (19/10/2020).

Dalam diskusi dengan Akbar Faizal, Rocky Gerung memiliki alasan mengapa dirinya selalu memberi kritikan tajam ke pemerintahan Jokowi. Bahkan dia tidak ingin menyisakan ruang untuk tidak mengkritik Jokowi. Menurutnya, kalau ada ruang yang disisakan, seolah-olah memberi pujian pada kekuasaan.

"Lalu gerombolan penjilat, kaum fanatik yang tanpa argumen mendukung presiden lalu hura-hura," ujar Rocky Gerung, Rabu (21/10).

Rocky Gerung mengatakan, seorang presiden terpilih dengan dua dukungan, yaitu legalitas dan legitimasi.

"Legalitas adalah aturan negara, aturan hukum, beliau terpilih. Tapi bagi saya waktu itu legitimasinya tidak ada atau sangat kurang. Jadi saya ingin tambal legitimasi itu dengan memberi kritik," ucapnya.

Saat ini, Rocky Gerung menilai dalam politik presidennya legal namun legitimasinya drop. Lantas ia mengarah pada pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang menurutnya telah menjadi perhatian media-media asing.

"Saya baca gara-gara demo ini, seluruh pers dunia dari Yerussalem sampai Washington, dari Moskow sampai Melbourne, itu menghujat pemerintah Indonesia. Dengan satu kesimpulan, demokrasi hilang di dalam pemerintahan presiden," ungkap Rocky.

Maka dari itu, jika media asing yang menyorot perihal aksi tersebut, Rocky mengatakan pasti bukan bersumber dari kritiknya.

"Pasti mereka bukan karena saya komporin kan, jadi itu situasi politik yang riil yang memerlukan evaluasi dengan tingkat kedinginan berpikir, bukan karena marah-marah," kata dia.

Lebih lanjut, Rocky menegaskan tidak melayangkan kritik kepada Jokowi sebagai pribadi. "Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia, yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi dengan logika," ujarnya.

"Kalau orang nggak setuju ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju, kalau semua orang setuju pada saya, saya jadi otoriter dalam argumentasi," sambungnya.

Rocky Gerung juga berpendapat Presiden Jokowi tidak memiliki semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri.

"Saya duga dan ini adalah dugaan yang saya susun agar supaya tidak menjadi delik, yaitu beliau menerima semua bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi," kata dia.

Jadi, kata dia, satu waktu presiden milih soal justice, habis itu presiden ngomong tentang bahaya makar. "Jadi nggak ada spektrum yang bisa orang pegang, itu kritik saya dari dulu," tuturnya.

Rocky menyebut kritikan tersebut juga dimasukkan dalam sebuah buku ciptaan orang asing, berjudul Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia dan Buku tersebut ditulis oleh Ben Bland.

"Akhirnya terbukti kan, bukan karena saya berkolaborasi dengan penulis, tapi orang asing bisa melihat presiden penuh dengan kontradiksi dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

"Nah itu tentu ada asal-usul politik mengapa begitu, mungkin karena ada banyak faktor yang harus beliau layani," sambungnya.

Lebih lanjut, Rocky menegaskan tidak melayangkan kritik kepada Jokowi sebagai pribadi. "Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia, yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi dengan logika," ujarnya.

"Kalau orang nggak setuju ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju, kalau semua orang setuju pada saya, saya jadi otoriter dalam argumentasi," sambungnya.

Rocky Gerung juga berpendapat Presiden Jokowi tidak memiliki semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri.

"Saya duga dan ini adalah dugaan yang saya susun agar supaya tidak menjadi delik, yaitu beliau menerima semua bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi," kata dia.

Jadi, kata dia, satu waktu presiden milih soal justice, habis itu presiden ngomong tentang bahaya makar. "Jadi nggak ada spektrum yang bisa orang pegang, itu kritik saya dari dulu," tuturnya.

Rocky menyebut kritikan tersebut juga dimasukkan dalam sebuah buku ciptaan orang asing, berjudul Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia dan Buku tersebut ditulis oleh Ben Bland.

"Akhirnya terbukti kan, bukan karena saya berkolaborasi dengan penulis, tapi orang asing bisa melihat presiden penuh dengan kontradiksi dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

"Nah itu tentu ada asal-usul politik mengapa begitu, mungkin karena ada banyak faktor yang harus beliau layani," sambungnya.
Berikut pernyataan Rocky Gerung pada Youtube akun Akbar Faizal Uncensored : Rocky Gerung: Banyak Sampah di Istana | Akbar Faizal Uncensored ft. Rocky Gerung:

https://www.youtube.com/watch?v=lEx69MphWJk&feature=emb_logo
atau
Klik disini.

(akurat/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
Wakil Ketua MPR: Optimalkan Di Satu Bulan Terakhir Untuk Tingkatkan Kinerja Kabinet Kerja
 
Stafsus Milenial Buat Surat Perintah Lagi, Alvin Lie: Ini Mempermalukan Marwah Presiden Jokowi
 
Megawati Mesti Memperjelas Ideologi Partai, Agar PDIP dan Jokowi Tidak Dituduh PKI
 
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
 
Diberi Raport Merah, Jokowi Mesti Evaluasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satgas COVID-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran
Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika
Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi
Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana
Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
Polres Metro Jaksel Amankan 26 Tersangka Narkoba Periode 19-26 November 2020
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]