Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Reklamasi Pantai
Rizal Ramli: Jangan Ada 'Benteng' di Teluk Jakarta
2016-05-05 07:24:00

Tampak Menko Rizal Ramli, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di lokasi Reklamasi Pulau Jakarta.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli meninjau langsung lokasi reklamasi Teluk Jakarta di Pulau C dan Pulau D, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Menko Rizal kemudian mengingatkan kepada pengembang agar memperhatikan tata ruang supaya ada integrasi sosial.

"Di dunia ini, reklamasi itu suatu hal yang biasa dilakukan. Namun, Kita tidak ingin ada benteng-benteng seperti di Latin Amerika," kata Menko Rizal, Rabu (4/5).

Hadir dalam peninjauan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di Amerika Latin, sambung Menko Rizal, orang kayanya super banget, dan yang miskin, miskin banget. Orang kaya rumahnya dibikin kayak benteng. Kalau keluar rumah pakai mobil anti peluru. Orang kaya itu dikawal pakai tank dan pengawal bersenjata.

"Kenapa demikian? Karena mereka takut bertemu orang miskin. Makanya, kita tidak boleh bikin Indonesia seperti itu. Melalui reklamasi, kita tata ulang supaya ada integrasi sosial seperti di Singapura," sambung Menko Rizal.

Singapura, lanjut Rizal, melakukan reklamasi dan membangun perumahan yang isinya dicampur. Di situ ada Chinese, Melayu, India dan ada juga bule.

"Tapi, reklamasi di Indonesia keliatannya ada yang nggak beres. Bisa-bisanya swasta menguasai sampai ke pantai. Untuk itu, kami (Menko Maritim dan Sumber Daya, Kementerian LHK, Kementerian KKP dan Gubernur DKI Jakarta) hadir di tempat ini, untuk mengecek," bebernya.

Selanjutnya, Menko Rizal berpesan, jangan sampai ada bangunan khusus orang kaya saja, kemudian orang miskin dilarang boleh masuk.

"Jangan ada benteng-benteng seperti di Amerika Latin. Kita akan benahi supaya ada akses dan terbuka untuk publik. Di negara kapitalis saja begitu kok, masak di negara Pancasila kok begini. Kalau pengembang tidak mau ikut aturan pemerintah, kita sikat," tutup dia.

Sementara, saat peninjauan bersama di lokasi reklamasi, para nelayan mengeluhkan adanya pengusiran nelayan oleh pengembang dan membuat Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli geram saat mendengar kabar tentang seringnya ada intimidasi dari pihak pengamanan perusahaan pengembang reklamasi kepada para nelayan di pesisir Teluk Jakarta.

Menyikapi hal itu, Rizal mengaku akan segera membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa Kementerian terkait dan pihak Kodam V Jaya.

Tim gabungan tersebut nantinya akan mengawal para nelayan yang akan mencari ikan agar terbebas dari segala gangguan dan pengusiran keamanan pengusaha.

"Saya segera bentuk tim gabungan, perwakilan dari Bu Susi, Bu Siti dan Kodam V Jaya akan mengawal para nelayan," kata Rizal disela-sela kunjungannya di Teluk Jakarta, Rabu (4/5).

Tim gabungan itu juga dimaksudkan untuk mengawasi proses reklamasi yang seharusnya sudah dihentikan sampai persyaratan dalam moratorium reklamasi terpenuhi.(Oskar/Rinto/kedaipena/ara/teropongsenayan/bh/sya)


 
Berita Terkait Reklamasi Pantai
 
• Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
 
• Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
 
• NSEAS Bakal Gelar Diskusi Publik Menyoal Kejahatan Korporasi Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
 
• Hentikan Semua Reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau
 
• Setelah Ahok, Polisi Akan Periksa Djarot Terkait Kasus Proyek Reklamasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]