Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Krisis Papua
Ribuan Warga Papua Berdemo Tuntut Kemerdekaan
Friday 18 Nov 2011 00:06:31

Kongres Rakyat Papua III di Jayapura menyatakan kemerdekaan Papua dari Indonesia (Foto: AFP Photo)
MANOKWARI (BeritaHUKUM.com) – Ribuan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Rakyat Papua (DRP) menggelar unjuk rasa besar-besaran di Manokwari, Papua Barat, Kamis (17/11). Mereka menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia.

Pernyataan tersebut mereka sampaikan di kantor DPRD Papua Barat. Tuntutan pemisahan itu dari petisi berisi yang diklaim sebagai pernyataan rakyat Papua. Dengan pernyataan kemerdekaan ini, mereka tidak lagi memikirkan opsi referendum.

Menorut tokoh masyarakat dan gereja Papua Barat, ML Wanma, isi petisi itu antara lain mempertegas pernyataan kemerdekaan Papua. Petisi itu pun kemudian diserahkan kepada DPRD Papua Barat untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta

"Papua sudah merdeka sejak Kongres Rakyat Papua III di Jayapura sekaligus telah terbentuk pemerintahan transisi. Atas dasar ini, kami sudah merdeka dan menolak semua jenis tawaran pemerintah Jakarta," jelasnya, seperti dikutip BBC.

Selain menyampaikan petisi untuk pemerintah Indonesia, para pengunjuk rasa juga meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Papua.

"Saya sudah menyurati Kedubes AS di Jakarta dan pihak kedutaan merasa senang, karena kami mempercayai Presiden Obama. Rakyat Papua juga meminta Obama menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Jakarta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah di sini," tandasnya.

Ketika ditanya kekhawatiran pihak Jakarta akan menanggapi dengan keras pernyataan kemerdekaan ini, Wanma mengatakan, dirinya hanya berharap masyarakat sudah siap dengan konsekuensinya. "Saya tidak tahu apakah kami siap menghadapi militer Indonesia. Kami dengar TNI sudah menambah dua batalion di Papua Barat," ujar rohaniwan ini.

Situasi politik Papua memanas, setelah aparat keamanan membubarkan KRP III pada pertengahan Oktober lalu. Pemerintah RI sejauh ini berupaya mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah di provinsi paling timur itu.(bbc/ans)


 
Berita Terkait Krisis Papua
 
• Komisi I Berencana Membentuk Panja Papua
 
• Tokoh Muda Papua: Pembangunan Integrasi di Papua Telah Gagal
 
• Keseriusan DPR Tangani Konflik Papua Dipertanyakan Pengamat
 
• Terkait Peristiwa Penembakan di Papua, DPR Akan Panggil Kapolda Papua
 
• Pemimpin Kudeta Papua Nugini Langsung Diadili
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]